SURABAYA, Sonora.ID – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada seluruh pendamping Bantuan Sosial (Bansos) di  Kota Pahlawan agar dapat menyamakan persepsi dan menghilangkan sekat perbedaan.

Ia berharap,  seluruhnya dapat menjadi satu bagian dalam upaya mensejahterakan warga Kota Surabaya.

Hal ini disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi sesuai memberikan pengarahan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Graha Sawunggaling Lantai 6 Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Sabtu (08/01/2022).

 

Baca Juga: Setelah Nakes, Vaksin Booster di Surabaya Bakal Diberikan untuk Masyarakat

"Selama ini mereka melakukan survei sendiri-sendiri dan mulai hari ini saya ingin jadi satu. TKSK,  BPNT (sekarang BST), dan petugas pemkot itu bisa turun bersama. Jadi tidak melakukan survei  sendiri-sendiri, sehingga teman-teman menjadi satu bagian," kata Eri.

Wali Kota berharap, meski sentuhan atau jenis bansos yang diberikan pemerintah berbeda, tapi  data yang disasar atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) orangnya sama. Sehingga pendamping  bansos antara satu dan lainnya memiliki satu data penerima manfaat yang sama.

"Jadi sudah cukup  jangan mlaku dewe-dewe (cukup jangan berjalan sendiri-sendiri)," pesannya.

Selain itu, Eri mengungkapkan, bahwa pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam  update data penerima bansos. Nantinya, data dari hasil survei dan verifikasi pendamping bansos sebelumnya, akan ditempel di setiap Balai RW dan kelurahan.

 

Dengan demikian, masyarakat dapat  melihat, mengontrol maupun mengusulkan perubahan. Warga dan pengurus RT/RW, akan diberikan  waktu sebelum data itu diteken dan disetujui bersama.

"Insya Allah data yang sudah dicek ditaruh Balai RW dulu pada hari Minggu. Kalau tidak ada  perubahan dari RT/RW atau warga, nanti setelah itu ditempel lagi sampai Kamis. Nah, setelah itu  semuanya teken, mulai pendamping PKH, BPNT, TKSK, Camat dan Lurah. Sehingga data ini sama,  setelah itu kita sentuh," jelasnya.
Disampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik, pemkot juga  berencana menempel stiker rumah setiap KPM. Dengan begitu diharapkan, masyarakat juga bisa  menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran.

"Rumahnya (KPM) kita juga  berikan stiker, di situ bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak," katanya.

Ketika ditanya langkah penempelan stiker apakah tidak membuat malu KPM, Wali Kota menuturkan, bahwa hal yang justru membuat malu adalah ketika bansos yang diberikan tidak tepat  sasaran.
Makanya langkah itu diambil agar masyarakat lain juga bisa menilai apakah bansos yang  diberikan pemerintah sesuai dan sudah tepat sasaran.

 

 

"Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu saya  ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan," ujarnya.

Baginya, Pemkot Surabaya tidak akan bisa sempurna kalau hanya kerja sendiri. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, mengontrol maupun mengusulkan data  calon penerima bansos.

"Jadi ditempel di Balai RW biar dikoreksi warga. Kalau ternyata datanya salah atau jumlahnya  turun, naik, ya kita ubah. Makanya ayo (gotong-royong) bareng-bareng, karena ini juga untuk  jangka panjang," pungkasnya.