Banjarmasin, Sonora.ID – Daya saing tenaga kerja di Kalimantan Selatan dinilai masih terbilang rendah, terutama jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhir.
Diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, tak sedikit tenaga kerja di provinsi ini yang tidak menamatkan pendidikan dasar.
“Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan adalah tenaga kerja yang berdaya saing dan baru terungkap setelah kami rapat bersama dengan SKPD terkait,” jelasnya.
Ia mengakui jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan pada Agustus 2021 lalu mencapai 4,95%, masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 6,49%.
Namun jika dilihat secara rinci dari tingkat pendidikan seluruh angkatan kerja, faktanya cukup miris.
“Persentasi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan, masih didominasi meraka yang tidak punya ijazah SD atau sudah berijazah SD,” tutur politikus PKS ini.
Hal ini menandakan, meski tingkat rendah namun kualitas atau daya saing tenaga kerja di Kalimantan Selatan belum dikatakan baik.
Berdasarkan data, untuk tenaga kerja yang tingkat pendidikannya SD sederajat mencapai 44,56%. Sementara untuk yang berijazah SMP sederajat 20,86%, SMA sederajat 21,48%, SMK 3,72% dan perguruan tinggi 9,34%.
“Kalau dilihat dari data tersebut, maka kita simpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau hanya tamatan SD, maka posisinya sebagai buruh,” tambahnya.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Sekretariat DPRD Kalsel Tes Urine Tenaga Kontrak
Untuk itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendorong fokus pembangunan kerja daerah dan peningkatan kualitas SDM.
Hal tersebut diakui perlu langkah nyata dari semua pihak dengan mengacu pada kerangka yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai acuan untuk realisasinya.
Apalagi Kalimantan Selatan merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, sehingga tenaga kerja yang berkualitas harus menjadi fokus utama dalam mencetak SDM yang berkualitas.
“Hasil kebijakan kebijakan ini harus kita manfaatkan untuk menyusun pendidikan. Baik pendidikan formal maupun nonformal untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” pungkasnya.
Baca Juga: Konflik Jalan Tambang, DPRD Kalsel Siap Panggil Perwakilan AGM & TCT