Banjarmasin, Sonora.ID - Belum meratanya pendidikan hingga kendala yang dihadapi dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi sejumlah permasalahan yang disampaikan Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan ke DPRD Provinsi, Kamis (13/01) pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, Prof. DR. Hadin Muhjad yang juga guru besar Universitas Lambung Mangkurat, mengungkapkan adanya kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan.

Ia mengakui, secara kondisional, pendidikan di Kalimantan Selatan ini memang banyak masalah.

"90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang berdampak juga pada mutu pendidikannya," ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya ketika memantau lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi, yang rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu.

Hal ini diakuinya akan sangat memengaruhi mutu pendidikan di Kalimantan Selatan yang kondisinya masih rendah karena lulusan sekolah menengah di pinggiran yang jumlahnya banyak, justru tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, diakui Hadin sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Tahun 2022, Disdik Banjarmasin Berharap Sekolah Sudah Bisa Normal

Baik dari sisi infrastruktur maupun SDM yang dihasilkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan.

Hal tersebuut akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

"Beberapa aspirasi yang disampaikan juga akan jadi bahan untuk kami sampaikan lagi ke pihak-pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti," ungkap politikus Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, juga diungkapkan fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal karena minimnya kualifikasi.

Di mana lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya.

Baca Juga: Polda Kalsel Bantu Mahasiswa Asal Papua Kenali Budaya dan Lingkungan