Makassar, Sonora.ID - Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (31/1/22) hari ini.

Beberapa agenda Wapres selama di Makassar antara lain, menghadiri rapat sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM serta serangkaian kegiatan lainnya.

Seluruh kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Gubernur Sulsel.

Rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamekan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.

UKM tersebut berasal dari berbagai daerah di Sulsel. Seperti UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk unggulan permen coklat, UKM kerajinan atap daun lontar dari Bulukumba.

Baca Juga: Pemprov Maluku Promosikan Produk UMKM dan Sektor Unggulan di Sulsel

Adapula UKM pengrajin perak Borong dari Makassar, UKM Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera, dan UKM CV.

Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik Faisal menyampaikan, Plt Gubernur Sulsel berkomitmen mendorong peningkatan dan pengembangan UMKM.

Caranya melalui konsultasi kemasan, fasilitasi sertifikasi produk, serta pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM UMKM.

"Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan," ujar Malik.

Untuk diketahui, jumlah UMKM di Sulsel terus bertambah dari tahun ke tahun. Sepanjang 2021 lalu, UMKM di Sulsel tercatat sebanyak 1.565.134 unit usaha.

Jumlah itu meningkat sebesar 24 persen dari tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta LPPOM MUI Perluas dan Percepat Sertifikasi Halal Produk UMKM

Di sisi lain, dari segi kemudahan, Pemprov Sulsel kini telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Keberadaan MPP ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel.

MPP berbasis digital ini berhasil dihadirkan dengan efisiesi anggaran dari perencanaan awal Rp40 Miliar menjadi hanya Rp400 juta lebih.

MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis.

Baca Juga: Masih Kecilnya Porsi Kredit Perbankan UMKM, Presiden Jokowi Targetkan pada 2024 Capai 30 Persen