Baca Juga: Wali Kota Makassar Dianggap Layak jadi Kepala Badan Otorita IKN
Pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji dan membuat kesepakatan atau MoU dengan instansi yang berkaitan.
"Jadi mal pelayanan publik bukan cuman opd makassar tapi ada juga eksternal ini kita kaji siapa saja yang boleh bergabung apakah bisa imigrasi urus paspor bisa juga dari ojk, perbankan jadi ptsp internal pemkot disitu ada tata ruang," jelasnya.
Sebelumnya, kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman mengatakan telah disiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk kebutuhan pembangunan MPP. Dibebankan dalam APBD 2022.
Dihadirkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Rencananya, sejumlah kantor yang berhubungan dengan pelayanan umum bakal dipindahkan ke gedung tersebut.
“Kita siapkan anggarannya sekitar Rp200 miliar, yang di Taman Macan. Pokoknya sepanjang lurah sekarang itu kita akan rombak. Kantor lurah akan kita pindahkan. Relokasi tempatnya. Kemudian mal pelayanan publik itu mulai dari ujung kantor lurah sampai ujungnya kantor Telkom disitu kita akan bangun,” katanya.
Mal Pelayanan Publik bakal dikonsep menjadi delapan lantai karena seluruh pelayanan pemerintahan akan dipusatkan disana.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Minta Perubahan Status Perumda Dikaji, Ini Alasannya