"Pariwisata rentan dengan isu politik, sekalipun kita kemas dalam atraksi budaya, hajatan politik masih mempengaruhi penilaian masyarakat luar," urainya.
Faktor selanjutnya adalah kebijakan pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan usaha pariwisata. Wagub Cok Ace menginformasikan, Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan insfatruktur seperti short cut, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih.
Ia memprediksi, penataan infrastruktur ini akan memengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali. Ia mencontohkan pembangunan PKB di kawasan Gunaksa yang kemungkinan akan diikuti pertumbuhan usaha di sekitar kawasan itu.
Baca Juga: Wagub Bali, Apresiasi Atas Perbaikan Pura Ranu Pane, Lumajang
"Ini harus kita cermati bersama, ingin tetap bertahan pada investasi yang sama atau melakukan diversifikasi," tegasnya sembari mengingatkan seluruh jajaran PHRI mengikuti dan mendukung program pemerintah.
Masih terkait kebijakan pemerintah,Guru Besar ISI Denpasar juga menyinggung Konsep Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam konsep EKB, sektor pariwisata ditempatkan pada posisi ke-6 dan disebut sebagai bonus. EKB menempatkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan pada posisi pertama dan disusul sektor kelautan/perikanan pada posisi kedua.
Sedangkan sektor industri dan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi ditempatkan pada posisi ke-3 dan 4, disusul sektor ekonomi kreatif dan digital pada posisi lima.
Selain itu, Wagub Cok Ace mengaku bahwa penempatan pariwisata di posisi 6 dalam konsep EKB, bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti dari sektor ini.
Konsep yang dirancang Gubernur Wayan Koster justru bertujuan mengembalikan marwah bahwa sesungguhnya pariwisata itu berawal dari budaya.