Banjarmasin, Sonora.ID – Ada beberapa kejutan yang terjadi saat pelantikan 15 pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel yang digelar di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Jumat (25/02).

M. Muslim yang terbiasa berkutat dalam penanganan pandemi dan vaksinasi Covid-19, kini tidak lagi menjabat Kepala Dinas Kesehatan.

Ia diamanahi menggantikan Gusti Yanuar Noor Rifai, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) yang notabene sangat jauh dari pekerjaan lamanya.

Kejutan berikutnya datang dari Ina Yuliani yang “terdegradasi” dari jabatan lamanya sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel menjadi Kepala Bidang Ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel.

Selanjutnya ada 3 orang pejabat yang dijadikan staf ahli. Salah satunya Suparno yang sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan bergeser jadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Baca Juga: Polemik Pemindahan Ibu Kota Kalsel, BLF Buka Posko Aduan Gugatan

Hal mengejutkan lainnya adalah kabar mengenai 3 orang pejabat yang dibebastugaskan. Salah satunya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Gustafa Yandi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah roda pemerintahan.

“Ini kelaziman yang berulang-ulang terjadi dalam organisasi pemerintahan, baik karena penyegaran, prestasi maupun evaluasi yang telah kita jalankan secara proporsional, termasuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tutur gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Oleh karena itu ia meminta pejabat yang baru dilantik tersebut mampu bekerja lebih baik, cepat dan tanggap terhadap dinamika yang berkembang.

“Khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi yang melekat di SKPD yang saudara-saudara pimpin,” pintanya.

Selain itu, gubernur meminta pimpinan SKPD untuk mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalsel.

Baca Juga: Simak Arahan Jokowi, Gubernur Kalsel: Kita Siap Hadapi Bencana

“Di tahun 2022, kita mulai bekerja untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan,” sebutnya.

Ia memastikan akan memantau dan mengevaluasi kinerja para pejabatnya. Jika kinerjanya buruk, maka ia menurut Paman Birin tidak segan-segan akan mengganti pejabat bersangkutan.

“Saya tidak ragu untuk mengganti pejabat dengan kinerja yang tak maksimal,” tegas Birin.

Terkait adanya pejabat yang diturunkan jabatannya, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyebutnya sebagai bentuk hukuman yang diberikan pimpinan kepada yang bersangkutan.

“Itu kan berdasarkan hasil penilaian kinerja atau asesmen yang dilakukan sebelumnya. Itu sanksi hukuman yang diberikan,” beber Roy.

Ia berharap, kinerja pejabat yang mengalami penyesuaian posisi akan membaik, sehingga dapat diusulkan lagi ke jabatan yang lebih tinggi.

“Tidak menutup kemungkinan kalau kinerja yang bersangkutan membaik dan itu dinilai pimpinan, maka posisinya akan diusulkan lagi,” terangnya.

Sementara terkait adanya jabatan kini kosong, Roy menyebut akan lelang jabatan yang dilakukan secara bertahap.

“Nanti akan berproses, sesegera mungkin akan dilakukan lelang sesuai arah gubernur tadi,” pungkasnya.

Baca Juga: Ibu Kota Kalsel Dipindah, DPRD Provinsi Sebut Tak Ada Pembahasan