Surabaya, Sonora.ID – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, terhitung sudah satu tahun memimpin Kota  Pahlawan.

Selama setahun menjabat, sejumlah capaian dan kinerja menjadi catatan penting banyak pihak.

Tak terkecuali dari kalangan legislatif sebagai salah satu mitra kerja dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi atas kinerja  setahun kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji.

Terlepas dari beberapa catatan, Eri Cahyadi-Armuji  dinilainya relatif mampu menjalankan kepemimpinan yang efektif, terutama untuk menangani pandemi dan  memulihkan ekonomi.

"Saya menggarisbawahi tiga hal. Dua hal apresiasi. Satu hal catatan perbaikan ke  depan," kata Adi Sutarwijono, Senin (28/02/2022).

Pertama, Adi menyatakan, bahwa setahun pertama Eri-Armuji menjabat, penanganan pandemi di Surabaya  berjalan cukup baik.

Gotong-royong seluruh kalangan mampu mengelola pandemi, dengan vaksinasi yang  masif serta pelaksanaan 3T yang baik.

"Eri-Armuji juga mampu menumbuhkan inisiatif kerelawanan sosial  dengan menggandeng berbagai pihak untuk saling bantu di masa pandemi," ujarnya.

Kedua, Adi juga berpandangan, bahwa pemulihan ekonomi Surabaya sudah fokus terhadap pelaku Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Vaksin Booster Lansia di Surabaya Mencapai 94,52 persen

Bahkan, UMKM Surabaya terus didorong agar survive, termasuk  lewat inovasi berbasis digital seperti e-Peken. Apalagi, sentra-sentra UMKM juga dihidupkan dan diberdayakan.

"Ketiga, sebagai catatan, saya berharap ke depan Pemkot Surabaya menaruh perhatian serius  pada pengelolaan banjir dan upaya perlindungan sosial warga. Soal banjir, solusi terintegrasi dari hulu ke  hilir harus dijalankan," harapnya.

Kemudian terkait perlindungan sosial, Adi juga mendorong pemkot agar upaya-upaya jemput bola harus rutin  dilakukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Baik itu terkait warga sakit, putus  sekolah, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sebagainya.

"Pola bottom up dalam strategi perlindungan  sosial harus terus didorong dengan membuka ruang masukan warga seoptimal mungkin. Sehingga semua  problem cepat teratasi dan tidak menjadi bom waktu," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baginya, soal perlindungan sosial tersebut harus menjadi atensi yang ke depan diharapkan dapat segera  diselesaikan oleh Eri Cahyadi-Armuji.

"Karena pandemi ini sejak 2020 ke 2021, Surabaya mengalami  kenaikan angka kemiskinan dari 5,02 persen menjadi 5,23 persen atau naik 0,21 persen, dengan total jumlah  penduduk miskin 152.000," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H. Thony berpandangan, bahwa Eri Cahyadi-Armuji  mampu mengubah masa transisi pemerintahan dengan smooth dari para pemimpin sebelumnya.

Baca Juga: Selain BPJS Kesehatan, Kini 4.055 Bunda Paud Se-Surabaya Dapat BPJS Ketenagakerjaan

Masa transisi  itu diawali dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang visioner dan  mencakup kepentingan lebih besar.

"Secara lengkap RPJMD ini memang dibutuhkan waktu lama, tidak bisa  dijadikan ukuran dalam kurun satu tahun. Namun kami sebagai wakil ketua melihat kepemimpinan Eri  Cahyadi-Armuji cukup bagus, karena banyak target-target yang sudah dilakukan mendekati kepada progres  yang sudah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya," kata AH Thony.

Misalnya, ia menyebut, target setahun mengenai recovery ekonomi dan pemulihan kesehatan masyarakat di  tengah pandemi Covid-19.

Kedua target pada sektor tersebut, dinilainya telah mampu dilampaui Eri Cahyadi Armuji dengan baik.

"Tapi disisi lain, memang ada beberapa tantangan yang ke depan harus diselesaikan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, salah satunya soal penyelesaian pemetaan data Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meski begitu, dia menilai, di masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya berani memaparkan masalah itu secara terbuka dan terang.

Hal tersebut menjadikan persoalan lebih jelas mana sasaran yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.

"Dengan tidak adanya sesuatu  permasalahan MBR yang disembunyikan, ini menjadikan kita bisa membidik lebih jelas. Bahwa yang  diselesaikan dari mana dulu hulunya dan hilirnya ke mana," jelasnya.

Kemudian berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat melalui rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan fasilitas-fasilitas sosial juga dinilainya lebih berorientasi pada keadilan.

Artinya, lanjutnya,  yang mendapatkan fasilitas sosial saat ini lebih difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Sementara warga yang sudah mulai mampu, didorong agar lebih mandiri menaikkan statusnya menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan yang sudah memiliki penghasilan tinggi didorong untuk keterlibatannya  menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui CSRnya, dan itu berjalan," imbuhnya.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, Kemendag Kembali Gelontorkan 10 Ton Migor di Sidoarjo dan Surabaya

AH Thony menambahkan, setahun Eri Cahyadi-Armuji memimpin Surabaya, simbiosis mutualisme dan  ekosistem sosial masyarakat itu berjalan sedemikian rupa.

Dari sini, dia berasumsi, apabila sistem yang dibangun dapat terus berjalan, maka ke depan tentu menjadikan pemkot mampu mengawali sebuah  pembangunan dengan lebih baik.

"Bahkan kalau sudah golnya nanti bisa menjadi auto pilot. Karena secara  sistem sudah tertata sedemikian rupa," tuturnya.

Penilaian yang sama juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni.

Dia menilai, Eri  Cahyadi-Armuji memberikan keteladanan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi publik  dalam setiap denyut nadi Pemkot Surabaya.

"Kita semua tahu bahwa Pak Eri-Armuji diberikan mandat oleh  rakyat di saat kondisi ketatanegaraan tidak bagus karena pandemi Covid-19.

Artinya, beliau memimpin  Surabaya langsung dihadapkan dengan penanganan pandemi yang cukup menguras keuangan pemerintah  kota," kata Ari Fathoni.

Meski demikian, dia bersyukur, Eri Cahyadi-Armuji mampu menggerakkan partisipasi publik untuk  bergotong-royong menangani pandemi.

Sehingga, saat ini warga Surabaya bisa merasakan manfaatnya. Mulai  dari pemulihan ekonomi berjalan, capaian vaksinasi yang tinggi dan bahkan masih bisa membantu warga  yang terkena musibah di luar Kota Surabaya.

Baca Juga: Transaksi Aplikasi Peken Surabaya Capai Rp 3,34 Miliar

"Ini tidak akan bisa kalau tidak dilakukan oleh pemimpin yang  mempunyai leadership yang cukup," ujar Arif Fatoni.

Bahkan ketika Surabaya hujan deras dan terjadi genangan, dia menyebut, Eri Cahyadi menyampaikan  permohonan maaf langsung kepada warga serta berjanji menyelesaikan persoalan itu agar tidak terulang.  

"Menurut saya ini luar biasa bagus dalam konteks keteladan seorang pemimpin," tambahnya.

Di lain hal, Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji  dalam konteks penyelenggaraan pemerintah.

Baginya, kedua pemimpin ini mampu membangun hubungan  yang harmonis baik antara DPRD, stakeholder, maupun tokoh masyarakat.

"Inilah yang kemudian membuat  harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya relatif jauh lebih bagus," katanya.

Apalagi, Arif berpendapat, bahwa membangun Surabaya itu tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Partisipasi pihak swasta dalam upaya menggerakkan sektor  ekonomi juga dinilainya menjadi sebuah kewajiban.

"Nah, Pak Eri Cahyadi mampu dengan gaya  komunikasinya, dengan gaya kepemimpinannya itu mampu meminang kalangan swasta bahu membahu  membangun Surabaya. Tentu ini prestasi yang bagus," tegasnya.

Namun begitu, dia juga mendorong Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot agar dapat mengikuti  ritme kerja yang sama dengan Eri Cahyadi-Armuji.

Dia menyadari bahwa kepemimpinan Eri-Cahyadi masih  berjalan satu tahun.

Artinya, setahun pertama menjabat, tentu saja RPJMD itu belum bisa tercapai secara  maksimal.

"Saya berharap kepada Kepala PD bisa tune in, bisa memiliki chemistry yang sama dengan ritme  kerja wali kota dan wakil wali kota. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Surabaya berlangsung dengan  baik," imbuhnya.

Oleh karenanya, Arif menyatakan, bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap Kepala PD untuk  bagaimana mengakselerasikan apa yang menjadi visi misi wali kota dan wakil kota.

Artinya, visi misi  tersebut harus dapat dimanifestasikan ke dalam bentuk program kerja yang nyata.

"Jadi, tidak berbicara lagi  soal bagaimana mekanisme eksekusinya, tetapi bagaimana merealisasikan program," pungkasnya. 

Baca Juga: Surabaya Raih Penghargaan Investasi Tertinggi se Indonesia