Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto mengaku belum puas atas kinerja penjabat (Pj) direksi sejumlah perusahaan daerah.

Dia beranggapan, program yang diperintahkan belum terlihat. BUMD yang dimaksud yaitu perumda parkir dan pasar.

Olehnya, dirasa perlu dilibatkan tim ahli untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan dan perbaikan kedepan.

"Saya sendiri juga sudah sampaikan ke mereka. Kalau kau tidak ahli di situ, kan ada uang di situ, pakai orang ahli dari luar,"

"Kalau kau tidak bisa susun, pakai orang yang bisa susun strategi. Saya kan kasih kau kewenangan, kan ada uangnya. Panggil orang yang jago-jago menurut kau. Karena itu tanggung jawabmu," ujarnya.

Baca Juga: Berkumpul di Kediaman Danny Pomanto, ASN Tunggu Sanksi Pj Wali Kota Makasar

Danny kemudian memberi sinyal bakal melakukan evaluasi jika dirasa perlu.

"Kita lihat hasilnya lah. Kan tidak boleh juga kita nilai kan baru 3 bulan, baru setengah jalan. Tunggu 6 bulan, siapa tau mendadak cerdas ki," jelasnya.

Disisi lain, diberikan apresiasi atas kerja jajaran PDAM dan PD RPH. Dalam pandangannya, sudah ada yang berjalan meski belum genap enam bulan bekerja.

Khusus RPH, bakal dibuatkan peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai legalitas instansi pengelola.

"Di RPH itu beberapa sudah mulai jalan padahal mereka kan dibekukan. Ini diaktifkan kembali tapi dengan uji coba dia kerja sama dengan berdikari semua tanpa ada uang, dia bisa jalan. Itu hebat," ungkapnya.

Baca Juga: Makassar Menuju Metaverse Jadi Pembahasan Rakorsus 2022

Dia juga menanggapi penerimaan pegawai baru PDAM. Hal itu sebagai bentuk resetting dan menguji yang ada saat ini.

"Seperti pertanyaan kemarin kenapa PDAM buka rekrutmen, saya kan kaget juga. Nah dia jelaskan bahwa itu sama dengan resetting. Orang dites semua, ternyata dari 200ribu pelanggan itu, cuma berapa persen," katanya.

Selain itu, persiapan lantaran statusnya bakal diubah menjadi badan umum layanan daerah (BLUD).

"Untuk persiapan itu, sudah disiapkan infrastrukturnya. Terakhirnya nanti PDAM terbagi dua.

ini yang dipersiapkan semua termasuk yang masuk dulu tidak jelas, daftar ulang meko, dikasih baik.

Itu kan tandanya ada progres, dan penerimaan meningkat. Gampang kelihatan, transparan, karena itu dikontrol aparat hukum semua. Saya minta memang dikontrol, termasuk KPK," tutupnya.

Baca Juga: Wali Kota Nonjobkan Sekretaris Disdukcapil Makassar, Ini Alasannya