Banjarmasin, Sonora.Id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan, stunting harus menjadi perhatian semua pihak tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa.

"Pemerintah swasta, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan semua memang harus bersatu," kata Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono yang mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Senin (21/3).

Ari yakin dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan angka stunting di Bumi Lambung Mangkurat bisa berada di angka 17,27 persen seperti yang ditargetkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional.

"Komitmen Kalimantan Selatan ini sangat kuat untuk gempur stunting," ujarnya.

Baca Juga: BKKBN Terus Gencarkan Program RAN PASTI Guna Tekan Stunting Nasional

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Roy Rizali Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan bergerak cepat mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Selatan.

Roy mengatakan, Pemerintah Provinsi telah menjadikan masalah stunting sebagai salah satu prioritas penanganan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengusulkan berapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan stunting," jelasnya.

Roy juga mengatakan bersedia melakukan revisi perubahan anggaran ABPD jika diperlukan demi mempercepat penangan stunting sesuai dengan hasil RAN PASTI hari ini.

Di samping penggunaan dana anggaran pemerintah, sektor swasta dan sebagainya juga akan dilibatkan, seperti perbankan, perusahaan pertambangan, dan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Selatan.

"Jadi, semua sektor, semua sumber daya ini akan kita libatkan sehingga target kita sesuai RAN PASTI bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani mengatakan akan berusaha semakimal mungkin mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat agar target 14 persen ini bisa tercapai.

Ia mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim pendamping stunting, dan juga mencanangkan program Gempur Stunting (Gerakan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting).

"Gempur Stunting ini kami anggap perlu karena pemahaman tentang stunting ini tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah yang kurang paham terhadap stunting, tapi juga di masyarakat," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Tanah Laut, M Sukamta mengatakan sangat berkomitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya, yang saat ini berada di zona merah.

"Tanah Laut mausk ke zona merah karena kita sudah 31,0 persen dan kita ditargekan 14 persen untuk Kalimatnan Selatan. Itu akan saya seriusi di tahun 2022," tegasnya.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022 ini. Di provinsi ini ada lima wilayah berkategori merah atau prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.

Kelima wilayah tersebut, yakni Banjar 42,2 persen, Tapin 33,5 persen, Barito Kuala 32,4 persen, Balangan 32,3 persen dan Tanah Laut 31,0 persen.

Enam daerah yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, Hulu Sungai Tengah 29,9 persen, Hulu Sungai Selatan 29,1 persen, Tabalong 28,2 persen, Kota Banjarmasin 27,8 persen, Kotabaru 21,8 persen dan Hulu Sungai Utara 20,9 persen.

Sementara dua daerah lain di Kalimantan Selatan berpredikat hijau dengan angka prevalensi stuntingnya di antara 10 hingga 20 persen yakni Kota Banjarbaru 19,0 persen dan Tanah Bumbu 18,7 persen.