Banjarmasin, Sonora.ID - Status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, kini resmi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan badan hukum itu, telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna DPRD Banjarmasin, Kamis (24/3).

"Ini salah satu pembahasan Raperda yang sangat panjang dan melelahkan. Karena sudah diusulkan sejak 2020 akhir," ucap Ibnu Sina, Waki Kota Banjarmasin, saat ditemui Smart FM Banjarmasin, usai Sidang Paripurna.

"Kita sudah sepakat dengan DPRD badan hukumnya bernama Perseroda Bandarmasih Banjarmasin," sambungnya lagi.

Baca Juga: Bertanding di Porda, Atlet Kormi Banjarmasin Ditarget Medali

Ibnu membeberkan, alasan dipilihnya perseroda sebagai badan hukum, karena sesuai ketentuan undang-undang kepemilikan saham bukan hanya milik Pemko Banjarmasin.  

Namun juga ada sebesar 13,5 persen kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalsel dan sekitar 1 persen Pemerintah Pusat.

"Tapi tidak mengurangi objektivitas dan kinerja kedepan. Kami berharap dengan badan hukum baru ini Direksi tetap bekerja dengan baik dan lebih lincah mengambil kerjasama dengan berbagai pihak," jelasnya. 

Utamanya menurut Ibnu, untuk meningkatkan mutu pelayanan ke wilayah Banjarmasin Barat. 

Dimana awalnya ada keinginan untuk membangun reservoar, namun akhirnya diubah membangun intake di kawasan Sungai Andai dan Sungai Gampa. 

"Itu yang menjadi PR kita. Termasuk juga dengan peremajaan pipa yang sudah menjadi keharusan. Karena seharusnya distribusi kepada pelanggan itu harus sama ketika diproduksi," pungkasnya.

Terkait dengan penyertaan modal, Ibnu mengakui bahwa hal ini memang cukup krusial. Terlebih sudah lima tahun lebih tidak ada dapat suntikan penyertaan modal. 

Namun menurut Ibnu, dengan status badan hukum yang baru, perseroda tidak hanya bisa mendapatkan penyertaan modal namun juga bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan sarana publik.

"Bisa itu melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau skenario Public-Private Partnership (PPP). Saya kita itu peluangnya sangat besar," ungkapnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah berharap, agar jajaran direksi bisa terus melakukan upaya memaksimalkan kinerja menjadi lebih baik.

Dimana untuk kedepannya, jajaran direksi bisa menyusun langkah-langkah atau bisnis plan yang kemudian dipresentasikan kepada Pemko dan DPRD Banjarmasin.

"Sehingga kita bisa memberikan dukungan penuh. Kita sadari sekarang masih sering terjadi kebocoran pipa. Ini yang jadi prioritas untuk diselesaikan," ujar Pria yang juga Anggota Pansus Raperda perubahan badan hukum PDAM. 

Baca Juga: Saling Kejar! Perburuan Anjing Liar di Komplek PDAM Bandarmasih

Disisi lain, untuk memperkuat keberadaan Perseroda Bandarmasih maka diperlukan setidaknya penyertaan modal sebesar Rp1 Triliun. Sedangkan nilai investasi yang dimiliki sekarang baru sekitar Rp500 miliar. 

Untuk memenuhi hal itu, Awan menyebut bisa dipenuhi secara bertahap dari tahun ke tahun.

"Penyertaan modalnya bisa dipenuhi secara bertahap setiap tahun. Apalagi saat ini penyertaan modal tidak hanya bisa didapat dari Pemko. Tapi juga Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat," terangnya.

Terpisah. Perubahan status PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda juga mendapat sorotan dari praktisi hukum.

Yaitu Lembaga Bantuan Hukum (BLH) Borneo Law Firm, yang sering kali menerima aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan.

Kepada Smart FM, Presiden Direktur Borneo Law Firm, Muhamad Pazri mendesak, Perseroan Bandarmasih memperbaiki layanan di lima kecamatan hingga ke ujung pelosok.

Selain itu, Ia juga mendesak untuk merespon cepat terhadap keluhan pelanggan. Bahkan wajib memberikan kompensasi ketika terjadi gangguan distribusi air bersih, sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

"Setidaknya pelayanan semakin maksimal," tandasnya.

Ia menegaskan, BLF tetap akan selalu memantau dan mengawasi kinerja Perseroan Bandarmasih kedepan.

Jika dengan status badan hukum yang baru ini kinerja masih monoton, alias tidak maksimal dan banyak terjadi gangguan, maka tidak menutup kemungkinan kami mewakili pelanggan untuk menggugat ke Pengadilan.

"Seperti warga Sentul yang menggugat PDAM dan dikabulkan," tuntasnya.