Sonora.ID - Diketahui sebelumnya bahwa pada Senin (11/04/2022) kemarin, mahasiswa melakukan demo lantaran adanya isu bahwa masa jabatan dan periode presiden bisa ditambahkan menjadi tiga kali periode jabatan.

Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu pun meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mundur dari jabatannya.

Mengapa demikian?

Pasalnya, pihaknya menyoroti bahwa pihak yang awalnya mengembuskan isu dan potensi masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah Luhut yang saat ini juga menjabat sebagai Koordiantor PPKM Jawa-Bali tersebut.

Politikus PDIP tersebut menyatakan bahwa Luhutlah yag menimbulkan polemik jabatan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa kemarin.

Dikutip dari Kompas.TV, Masinton mempertanyakan keberadaan Luhut pada saat polemik ini muncul, padahal dirinyalah yang dianggap memulai isu tersebut.

“Tanya, ke mana tuh Menko yang selama ini, yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan, menyebarkan hoaks melalui big data, itu ke mana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan?” ungkapnya tegas.

Pihaknya meminta pertanggungjawaban dari Luhut yang pertama kali dianggap mengeluarkan gagasan tentang 3 periode tersebut.

Masinton menegaskan, Luhut seharusnya mundur dari jabatannya karena telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Akan Berhati-hati Memutuskan Kebijakan, Setelah di Eropa Terjadi Peningkatan Kasus Sub Varian Omicron BA.2

Sebagai ksatria, sebaiknya Luhut mengajukan pengunduran diri dari semua jabatan yang saat ini ia emban.

“Di situlah sikap ksatria presiden, harusnya itu bersikap ksatria mundur dari seluruh jabatannya, harusnya seperti itu pemimpin. Apa yang salah dengan saya bicara itu? Nah, ini justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan,” sambung Masinton tegas.

Kembali pada jabatan presiden 3 periode, bagi Masinton wacana ini adalah bukti nyata dari keserakahan yang tidak sesuai dengan identitas negata ini.

Ia mengajak dan mengingatkan akan semangat perjuangan reformasi dan demokrasi untuk kembali membatasi keserakahan kekuasaan dari elite yang serakah.

“Membatasi hasrat kuasa dan tirani dari elite-elite tua yang serakah ini. Harus dihentikan perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan termasuk masa jabatan diatur 2 periode,” paparnya.

Sebelumnya, polemik terkait presiden 3 periode ini pun sudah dengan tegas ditolak oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya pada Minggu (11/04/2022) yang lalu.

Jokowi dalam keterangan sudah memastikan bahwa Pemilu tidak akan diundur dan sudah ditetapkan akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Juga: Luhut: Status PPKM di Wilayah Jabodetabek dan Surabaya Raya Turun ke Level 2

TERKINI

Resep Gohyong, Hidangan Istimewa untuk Libur Nataru

23 Desember 2024 17:00 WIB

Link Nonton Drama Korea Namib Lengkap dengan Jadwal Tayangnya

23 Desember 2024 16:23 WIB

50 Contoh Resolusi Tahun Baru 2025, Inspiratif dan Penuh Motivasi

23 Desember 2024 16:00 WIB

4 Shio Paling Beruntung Besok 24 Desember 2024: Ketiban Rezeki Nomplok

23 Desember 2024 15:55 WIB