Dalam diskusi ini, komunitas yang diundang sebagai tamu juga menanyakan mengenai perbedaan tarif dan mengusulkan penyeragamana dan penurunan tarif pencatatan maupun pelindungan KI.

Saat ini, pemerintah memberikan tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai contoh, tarif pencatatan hak cipta non-software untuk UMKM hanya Rp200 ribu, sedangkan untuk umum Rp400 ribu. Masa pelindungan untuk pencatatan ini adalah seumur hidup ditambah 70 tahun.

 Baca Juga: DJKI Tetapkan 2022 Sebagai Tahun Hak Cipta, Yasonna: Pentingnya Melindungi Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Industri Kreatif

"Untuk tarif pencatatan hak cipta buku atau KI memang di Kementerian Keuangan yang menentukan, namun kami bisa memberikan usulan," jawab Yasonna terkait keluhan tarif penerbitan buku yang disampaikan salah seorang wartawan senior Medan, Idris Pasaribu.

Selain itu, pemerintah juga tengah merancang revisi Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Musik.

Menurut Yasonna, peraturan ini direvisi gun meningkatkan pendapatan para pemilik hak cipta lagu/musik dan hak terkait.

DJKI sedang membuat revisi dari peraturan sebelumnya yang memungkinkan pemilik hak menerima 80% royalti mereka. Sebelumnya, operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK memotong masing-masing 20% dari royalti yang terkumpul.

Kegiatan Yasonna Mendengar ini pertama kali digelar di Medan Sumatera Utara dan menghadirkan Walikota Medan, Bobby Nasution.

Acara yang dihadiri seratus komunitas secara langsung dan seribu secara daring ini merupakan rangkaian kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang akan digelar di 6 kota di Indonesia. Setelah Medan, Yasonna (akan) Mendengar di Jakarta.

TERKINI

Mulyadi–Harti Ingin Bangun Sentra Budaya di Kota Pontianak

22 November 2024 10:21 WIB

Lirik Lagu Kamu Tak Sendiri - Jemimah Cita, Single Terbaru

22 November 2024 10:15 WIB

Satu Minggu Jelang Hari Pencoblosan, Waspadai Adanya Ajakan Memenangkan Paslon Tertentu

22 November 2024 10:10 WIB

Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Serbuan Produk Halal Luar Negeri

22 November 2024 09:59 WIB