Jakarta,Sonora.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno, optimis bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) akan membuka dua juta lapangan kerja baru serta memberi tambahan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sampai 2 persen.

Hal itu disampaikan Sandiaga yang juga Ketua Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) sekaligus Ketua Harian Gernas BBI, saat memberikan sambutan pada acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia atau Business Matching Tahap II, yang digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengan (Kemenkop UKM) di, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, sejak BBI diluncurkan 14 Mei 2020 lalu sampai Februari 2022, sudah tercapai 57 persen dari target 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang on-boarding ke marketplace pada akhir 2023, nah akhir tahun ini kita targetkan satu juta produk dan jasa akan terdaftar pada e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sandiaga Salahudin Uno.

Menurut Sandiaga, pihaknya optimis seluruh target-target itu dapat tercapai dengan kerja kerja semua pihak, apalagi sedikitnya ada 29 Kementerian Lembaga (KL) yang terlibat, bahkan 12 di antaranya adalah campaign manager, yang secara kontinu dan konsisten menggaungkan BBI.

Ia mengungkapkan, Gernas BBI akan terus digelar secara bergiliran ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga April 2022 Gernas BBI bahkan sudah dilaksanakan di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau hingga Sumatra Barat. Berikutnya, Bangka Belitung direncanakan juga akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Bagaimana tidak itu akan berkontribusi pada dua juta lapangan kerja baru hingga pertumbuhan ekonomi nasional 1,7-2 persen dengan kerja sama dan kerja keras semua pihak, jadi optimis akan tercapai,” ujar Menparekraf.

Optimis Tercapai Target Rp500 Triliun

Menparekraf menuturkan, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja badan usaha milik negara (BUMN) terhadaP PDN sampai dengan Rp420 triliun.

“Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini kita harapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga kita optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline adalah 31 Mei 2022, masih ada wkatu, jadi mari kita realiasaikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Tenten Masduki, itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar.

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.

Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.