Banjarmasin, Sonora.ID - Gangguan distribusi air bersih PDAM Bandarmasih yang lagi-lagi meresahkan masyarakat, kini tengah menjadi perhatian jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin.
Kali ini giliran warga Jl. Bina Karya Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat, yang mengeluhkan tak dialiri air leding sudah berbulan-bulan.
Gangguan distribusi air oleh PDAM Bandarmasih itu terjadi di 6 Rukun Tetangga (RT). Yakni di RT 67, 68, 69, 70, 71 dan 72.
Alhasil, warga setempat terpaksa menggunakan air aliran sungai yang ada di kolong rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Hadiri Haul ke-40, Wali Kota Makassar Jadikan Kalla dan Athirah Panutan
Ironisnya, PDAM melalui Humas PDAM Bandarmasih, Wakhid mengaku tidak punya anggaran untuk melakukan penggantian pipa baru.
“Karena kita tidak punya duit. Karena selama enam tahun ini, tidak ada penyertaan modal dari pemko,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun mengaku geram dengan sikap PDAM Bandarmasih yang tak kunjung melakukan peremajaan pipa. Ditambah lagi dengan alasan tidak punya uang.
Karena menurutnya, program peremajaan pipa bisa dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pihak ketiga, salah satunya Bank Kalsel.
"Jika direksi PDAM tidak mampu untuk mencari pembiayaan, ya sudah mundur saja," tegas Ibnu, saat ditemui Smart FM Banjarmasin, Senin (16/5).
"Skemanya itu bukan PDAM tidak punya duit, PDAM kita ini PDAM sehat yang mau menghutangi banyak yang berinvestasi banyak," sambungnya lagi.
"Banyak yang mau bangun, tinggal PDAM Bandarmasih saja mau dibantu tidak," cetusnya.
Baca Juga: Miris! Ibu Kandung Jual Bayi Kandungnya di Makassar, Berhasil Digagalkan Polisi
Terkait tidak ada penyertaan modal dari pemko, Ibnu Sina mengungkapkan, bahwa setelah kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perda yang dibahas tidak berani yang mengeksekusi.
"Sebaiknya Perda itu dicabut saja karena itu berdampak yang lainnya, itu lah penyebab penyertaan modal dilakukan," beber Ibnu.
"Selain itu PDAM ini untung setiap tahun mendapatkan dividen, artinya apa kalo bisa pembiayaan anggaran APBD dari skema lain KPBU misalnya, tidak jauh - jauh kita punya Bank Kalsel, " tutupnya.