Sonora.ID - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan tanggapan, terkait dengan adanya konvoi rombongan di Jakarta Timur dan Brebes pada hari Minggu (29/5) lalu, yang membawa spanduk bertuliskan 'Khilafatul Muslimin', serta membagi-bagikan selebaran 'Kebangkitan Khilafah'.

Dalam keterangannya, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid menjelaskan, jika Khilafatul Muslimin memiliki ideologi yang sama seperti Hizbut Tahrir (HTI), yakni ingin mengkampanyekan sistem khilafah.

"Mereka mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin," terang Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Berbeda dengan HTI yang memiliki tujuan untuk membangun sistem khilafah di berbagai belahan dunia. Khilafatul Muslimin mengklaim telah mendirikannya, dimana mereka mengklaim telah memiliki khalifah.

"Bedanya, Hizbut Tahrir (HTI) merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih," jelas Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Ahmad turut menjelaskan tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin, yang erat hubungannya dengan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Ia pun juga menyebut keterkaitan nama Abu Bakar Ba'asyir, yang merupakan mantan narapidana kasus terorisme.

"Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama Abu Bakar Ba'asir dan lainnya, serta ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000," ungkap Ahmad, Selasa (31/5/2022).

BNPT pun menilai jika gerakan Khilafatul Muslimin merupakan ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia, alasannya; Pertama, seperti kelompok-kelompok sejenis lainnya, mereka mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya.

Baca Juga: Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BNPT, Menteri PPPA: Perempuan dan Anak Kelompok Rentan Pusaran Terorisme

Kedua, sama halnya dengan kelompok-kelompok sejenis, para pendirinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikal seperti NII ataupun MMI, yang memiliki rekam jejak melakukan tindak pidana terorisme.

"Walaupun dalam pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya. Dua, secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal, seperti NII, MMI, dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme," terang Ahmad, Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Lebih lanjut Baraja mengungkapkan, pendiri sekaligus pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja telah dua kali ditahan. Pertama pada tahun 1979, dimana ia ditahan selama tiga tahum karena keterkaitannya dengan Teror Warman.

Kedua, Baraja kembali ditahan selama 13 tahun, karena keterlibatannya dalam Bom Borobudur dan Bom Jawa Timur di tahun 1985.

"Baraja telah mengalami dua kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, ditahan selama tiga tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985," ungkap Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Oleh karena hal-hal di atas, BNPT pun menilai jika gerakan Khilafatul Muslimin memiliki potensi untuk melakukan aksi teror. Hal itu dapat terlihat dari penangkapan terhadap seorang tersangka teroris berinisial NAS di Tambun, Bekasi, pada 13 Oktober 2019 yang lalu.

"Gerakan ini memiliki visi dan ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror. Lihatlah kasus penangkapan NAS tersangka teroris di Bekasi yang ditemukan di kontrakannya kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin," jelas Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Untuk mengantisipasi gerakan tersebut bertindak lebih jauh. BNPT dalam hal ini telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, untuk mewaspadai gerakan tersebut. Karena dinilai berpotensi untuk melakukan tindak terorisme.

"Sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi pencegahan terhadap paham yang dapat mendorong terorisme. Terkait Khilafatul Muslimin BNPT telah mengkoordinasikan pemerintah daerah, Forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme," ujar Ahmad, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Kepala BNPT: MotoGP Mandalika 2022 Aman dari Ancaman Terorisme