Banjarmasin, Sonora.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.

Kebijakan ini pun berdampak pada pemerintah daerah. Tak terkecuali, Pemko Banjarmasin.

Sampai-sampai, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengaku perlu rapat terlebih dahulu bersama instansi terkait juga pimpinan, menyikapi persoalan itu.

"Pak Sekdako Banjarmasin, sudah menginstruksikan. Pertama, yang dilakukan adalah mendata berapa jumlah seluruh honorer Pemko Banjarmasin," ucapnya, saat dihubungi Smart FM Banjarmasin, Jumat (03/6).

"Selama ini ada datanya, tapi selalu berubah ketika ada anggaran. Kemudian, karena mekanisme honorer ini berada di SKPD masing-masing," tambahnya.

"Makanya hari ini kami kumpulkan dulu datanya. Kemudian, baru kami rapatkan untuk arah kebijakannya bersama dengan pimpinan," lanjutnya lagi.

Totom menilai, ada kemungkinan penghapusan honorer tidak semuanya bisa dilaksanakan.

"Contohnya guru. Kalau tidak ada honorer, siapa yang mengajar? Artinya, masih ada kemungkinan perbedaan penetapan. Walaupun untuk guru PPPK-nya berjumlah 1.300, yang pensiun tiap tahunnya kan juga banyak. Ada ratusan tiap tahun," jelasnya.

Baca Juga: Tenaga Honorer Akan Dihapus Tahun 2023, Bagaimana Nasib Para Tenaga Honorer?

Belum lagi lanjut Totok honorer di bidang kesehatan, yang sama-sama masih sangat memerlukan tenaga honorer.

"Intinya, kami masih mengumpulkan data jumlah keseluruhan kemudian nanti merapatkannya," tutupnya. 

Dikonfirmasi terpisah. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan mengatakan, saat ini pihaknya masih memasukan data sesuai dengan formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Kami juga sudah menggelar rekonsiliasi. Kami komunikasikan, dalam artian mencari solusi bersama dengan BKD dan Diklat, BPKPAD," ujarnya.

"Kan kami ada analisis jabatan, kebutuhan beban kerja. Sementara yang ada saja kami masih kekurangan. Apa lagi misalnya dengan penghapusan ini. Yang pasti kami diskusikan dahulu," pungkasnya lagi.

Baca Juga: Kabar Tenaga Honorer Bakal Dihapus 2023, Sekda Sumsel Enggan Berkomentar