Bandung, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus melakukan sejumlah penyesuaian dan penyederhanaan dalam birokrasi. 

"Penyederhanaan birokrasi sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan respon lebih cepat," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga: Nasib Guru Honorer Dibawah Ancaman, Begini Respon Pemprov Sumsel

Upaya Penyederhanaan 

Birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar, kata Setiawan, bukan cuma sebatas "ganti baju".

Setiawan mengatakan, sedikitnya ada empat indikasi yang mesti disesuaikan agar Penyederhanaan Birokrasi di Jabar dapat berjalan optimal. 

"Empat indikasi itu mulai penilaian kinerja, hubungan tata kerja, pola karir dan intensif," paparnya.  

Menurutnya, dalam memaksimalkan Penyederhanaan Birokrasi, maka upaya peningkatan kompetensi ASN harus menjadi hal yang penting. Sebab, dewasa ini sudah tidak bicara soal jabatan melainkan lebih kepada keahlian. 

"Kalau hanya yang boleh menjadi ketua tim adalah pejabat administrasi dan pejabat fungsional, itu namanya hanya ganti baju," ucapnya.

Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapuskan 2023, Ratu Dewa Minta Pertimbangan

Masih terkait kompetensi bagi SDM, Setiawan menyampaikan, diawali saat rekrutmen lalu pengembangan kapasitas hingga penempatan. 

"Sekarang itu sudah tidak jaman lagi yang namanya diklat-diklat yang sifatnya masuk. Itu sudah tidak efektif," tegasnya.

"Apalagi saat ini komposisi ASN di Jabar sendiri 80 persen merupakan golongan Gen X, Gen Y dan Gen Z," imbuhnya.

Jadi, kata Setiawan, secara Undang-undang, setiap ASN memiliki hak untuk dikembangkan kapasitasnya. Dengan demikian, pengembangan tersebut, seperti pelatihan dan lainnya, tidak hanya dalam kelas.

"Artinya kombinasi macam macam, ada e-learning, online kemudian yang belum populer tapi harus kita kembangkan adalah coaching dan mentoring," ungkapnya.

Lebih lanjut Setiawan mengatakan bahwa pada fase satu, Penyederhanaan Birokrasi Pemprov Jabar sendiri telah selesai pada 30 Desember 2021 lalu. 

"Saat itu pengangkatan dan pelantikan terhadap seluruh Jabatan Pengawas yang telah mendapatkan Persetujuan Penyetaraan Jabatan dari Menteri Dalam Negeri, dan sampai dengan 30 Desember 2021 sebanyak 345 jabatan sudah selesai," kata Setiawan.

Untuk fase kedua, Setiawan mengatakan, terdapat sekitar 800 ASN akan menjalani pengangkatan dan pelantikan untuk 1.360 jabatan.

Pihaknya berharap Penyederhanaan Birokrasi di lingkup Pemprov Jabar ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. 

Baca Juga: Pegawai Honorer Bakal Dihapus, Pemprov Kalsel Upayakan Pengangkatan PPPK Secara Maksimal