Sonora.ID - Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022 merupakan hal penting, karena indikator kinerja BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diukur dari hasil survei ini. 

Selain itu juga terkait dengan upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju.

Hal ini disampaikan Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo dalam sambutannya secara daring pada Kick Off SDKI 2022 di gedung BJ. Habibie, Jakarta, Kamis, (16/06). 

Baca Juga: Momen Harganas, Kepala BKKBN Membuka Layanan Serentak Sejuta Akseptor dari RSPAL Dr Ramelan Surabaya

“BKKBN telah bergerak cepat dengan waktu yang singkat untuk memindahkan kegiatan SDKI 2022 ini ke BRIN. Peneliti yang dimiliki BKKBN juga sudah dialihkan ke BRIN jadi saya berharap dengan kegiatan SDKI 2022 ada di BRIN bisa lebih sukses serta validitas survei juga bisa lebih baik lagi.”

Kepala BKKBN menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemendikbud Riset dan Teknologi, Perguruan Tinggi serta para pakar yang telah membantu mempersiapkannya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan pelaksanaan SDKI selama ini dilakukan oleh BPS dan BKKBN. Pada 2022 ini, untuk kali pertama SDKI dilaksanakan oleh BRIN, hal ini merupakan tantangan dengan berupaya melakukan inovasi dan keterbaruan. 

"Kami juga mengapresiasi BKKBN yang telah mempercayakan pelaksanaan survei ini pada kami", ungkapnya

Menurut Handoko hal ini sesuai amanat dari Presiden bahwa seluruh rekomendasi kebijakan dan sebagian pelaksanaan survei yang spesifik sektoral mendukung kebijakan sebaiknya diintegrasikan di BRIN.
Untuk SDKI 2022 ini pelaksanaanya akan berada di Kedeputian Kebijakan, Riset dan Inovasi. 

Baca Juga: Penghargaan PBB Pacu BKKBN Percepat Turunkan Stunting

Mengutip dari rilis BRIN inovasi yang dilakukan pada SDKI 2022 yakni penggunaan Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) menggantikan Paper-Assisted Personal Interviewing (PAPI) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan survei; keterlibatan rekan rekan mahasiswa dan akademisi lainnya dari perguruan tinggi pada 34 provinsi untuk menjadi petugas pewawancara. 

Selain itu juga akan melibatkan periset BRIN sebagai koordinator lapangan dan tim analisis untuk menemukenali kondisi demografi dan kesehatan di masyarakat dan menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif

Kepala BKKBN menjelaskan, pihaknya menunggu hasil survei ini, karena selama pandemi pelayanan kontrasepsi telah mengalami kendala yakni prevalensi pemakaian kontrasepsi modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) yang semula angkanya 57,8% sebelum pandemi menjadi stagnan dan sedikit mengalami penurunan. 

Kemudian angka unmet need (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) diperkirakan juga meningkat selama pandemi. 

Di Indonesia setahun diperkirakan ada sekitar 4,8 Ibu melahirkan, dari angka tersebut yang langsung menggunakan kontrasepsi hanya sekitar 29 persen saja. 

“Padahal ibu tersebut apabila ditanya apakah ingin hamil lagi di tahun ini pasti menjawab tidak tetapi apabila ditanya apakah mau menggunakan kontrasepsi jawabannya juga tidak. Hal ini yang perlu adanya evaluasi yang nanti datanya akan diperoleh melalui SDKI.”

Baca Juga: BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan 2022

BKKBN Tingkatkan Pelayanan Kontrasepsi pada Masyarakat

BKKBN menurut Dokter Hasto telah melakukan gerakan pelayanan langsung pada masyarakat. Alat obat kontrasepsi (Alokon) yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh fasilitas kesehatan tingkat puskesmas atau klinik pratama, saat ini sudah bisa diakses oleh bidan praktek swasta.

“Selain itu menambah jenis pelayanan kontrasepsi, seperti progesterone only pil untuk pasca persalinan dan ibu menyusui, kemudian juga suntik satu cc yang sebelumnya tiga cc, juga implant atau susuk satu batang” jelas Hasto

BKKBN juga melakukan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang telah diluncurkan kepala BKKBN di Surabaya, Rabu (15/06) lalu.

 Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor digelar di berbagai fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Dokter, Praktik Mandiri Bidan, dan pelayanan bergerak KB dengan menggunakan Mobil Unit Pelayanan KB di setiap Kabupaten/Kota. 

Kemudian terkait Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) yang telah dibuat BKKBN yakni keluarga yang berkualitas adalah keluarga tenteram, mandiri dan bahagia. 

Kepala BKKBN berharap indikator-indikator ibangga nantinya bisa tercermin dari hasil SDKI 2022 ini.