Sonora.ID - Presiden Jokowi Rabu (15/06/2022) melakukan reshuffle Kabinet dengan mengganti dua Menteri yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN mendapat perhatian publik dan pelaku usaha mengingat setumpuk masalah yang harus diselesaikan.

Baca Juga: KADIN DKI Jakarta Sebut Pilkada Serentak 2020 Kali Ini Lebih Hemat

"Kita pelaku usaha mengharapkan pak Zulhas mampu mengembalikan kepercayaan konsumen memastikan berbagai kebutuhan pokok pangan baik untuk masyarakat maupun dunia usaha pada posisi stok yang terjamin dengan stabilisasi harga yang stabil. Secara khusus ketersediaan stok dan harga minyak goreng yang sempat bergejolak,"ujar Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

Menteri Perdagangan, imbuh Sarman harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan konsumen, sehingga psikologi pasar harus dijaga. 

"Dengan bekal pengalaman leadership yang dimiliki pak Zulhas tentu diharapkan mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga stakeholder lainnya seperti pelaku usaha perkebunan sawit,produsen minyak goreng, eksportir, para agen sampai ke ritel/pedagang."terang dalam keterangan tertulisnya.

Harga pokok pangan yang rentan bergejolak, menurut Sarman, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi stok dan harga seperti daging, gula, telor, cabe, beras termasuk tepung dll. 

Baca Juga: Kadin DKI: PSBB Transisi Jakarta, Ekonomi Kembali Bergairah

Karena berbagai komoditi pokok pangan ini bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat langsung tapi juga menjadi bahan baku pelaku usaha UMKM seperti hotel,restoran,café,warung makan dan lain lain.

"Sehingga ketersediaan atau demand dan supply harus terjaga untuk menghindari gejolak harga."jelasnya.

Kebijakan mengutamakan produk lokal menjadi skala prioritas,tapi jika harus melakukan impor harus tepat waktu sehingga,dari sisi stok/supply tetap terjamin.

Berbagai pengurusan izin impor agar lebih mudah,cepat dan lancar dan bebas dari praktek KKN,sebagai ketua Umum Partai harus dapat memastikan kepada publik bahwa Kementerian perdagangan bebas dari kepentingan Partai.

Kemudian, masih menurut Sarman, Menteri Perdagangan juga agar fokus melakukan pembenahan, pengawasan, penindakan,penertiban serta pencabutan izin melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berbagai perusahaan Pialang Berjangka yang akhir akhir ini banyak merugikan masyarakat dengan iming iming profit yang tinggi.

"Ini harus diseriusi oleh Mendag, sehingga kedepan ada lagi korban praktik investasi bodong yang banyak memakan korban.Pastikan pengelola Perusahaan tersebut ditangkap dan diadili dan mengembalikan kerugian para nasabah, karena mereka memang hanya memikirkan keuntungan sepihak tanpa memikirkan nasib nasabah.

Bappebti yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dapat menegakkan aturan secara tegas," terangnya.

Sarman pun menegaskan, dunia usaha berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat menciptakan iklim tata niaga yang kondusif untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Baca Juga: Sarman Simanjorang: Bansos Covid-19 Baiknya Diberikan Dalam Bentuk Uang Tunai