Banjarmasin, Sonora.ID – Gagasan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembelian Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), rupanya belum dapat diterapkan di Kalimantan Selatan.

Menyusul belum terbitnya petunjuk teknis dari kementerian terkait, yakni Kementerian Perdagangan RI, yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran dan para pedagang serta distributor.

Sementara sosialisasi baru sebatas kepada Dinas Perdagangan di kabupaten/kota, terutama untuk titik-titik yang akan diterapkan pembelian menggunakan aplikasi PeduliLindungi, serta berkoordinasi dengan pihak distributor.

“Kita minta adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas, ternyata masih diproses juga di sana. Tapi kita sudah memulai sosialisasi meskipun belum maksimal,” ungkap Birhasani, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan.

Sosialisasi kepada para pedagang dan distributor diakuinya sangat penting, mengingat untuk dapat menjual MGCR lewat aplikasi, yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu di sistem. Baik lewat Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) milik Kementerian Perindustrian RI maupun pendataan oleh perusahaan distributor minyak goreng tersebut.

“Memang tujuannya adalah dalam upaya pengendalian distribusi minyak goreng agar terhindari dari monopoli atau di masyarakat terjadi panic buying. Kalau pakai aplikasi kan bisa ketahuan siapa saja yang membeli, yang terlihat dari NIK-nya,” tuturnya lagi.

Baca Juga: Tambahan Modal Bank Kalsel Disetujui Rp291M, Pengesahan Bulan Depan

Termasuk terkait dengan batas pembelian maksimal MGCR 10 liter per orang, sesuai ketentuan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI.

“Tapi yang perlu saya tegaskan, masyarakat jangan resah dengan masalah ini. Silakan beraktivitas jual beli seperti biasa, baik pembeli maupun pedagang di pasar-pasar,” jelas Birhasani.

Ia tidak ingin rencana penerapan aplikasi PeduliLindungi atau pendataan NIK untuk membeli minyak goreng curah justru membuat masyarakat bingung atau mengganggu jalannya kegiatan perekonomian di pasar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, rencana tersebut memang sempat membuat sebagian besar masyarakat dan pedagang bingung dengan mekanismenya.

Mengingat tidak semua orang mengerti penggunaan aplikasi tersebut, bahkan belum pernah meng-install  di ponselnya.

Seperti yang diungkapkan Imar (48 tahun) yang membeli minyak goreng curah karena lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan. Ia sempat khawatir jika tidak bisa membeli MGCR lagi karena tidak punya aplikasi itu.

“Bingung,waktu ada tetangga bilang nanti beli minyak harus pakai aplikasi. Soalnya HP saya aja yang biasa, bukan yang canggih. Biasanya juga anak yang makai buat sekolah,” ungkap Ibu Rumah Tangga yang berdomisili di Kota Banjarmasin ini.

 Baca Juga: Rencana Kenaikan Tarif Leding, DPRD Bakal Panggil PTAM Bandarmasih