Sonora.ID - Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan arah baru bangsa negara ini untuk lima tahun kedepan.

Ada yang berbeda dengan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti yaitu untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia.

Walaupun pelaksanaan pemilu serentak tersebut masih akan dilaksanakan dua tahun lagi. Namun kick-off tahapan pemilu serentak sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Akan ada banyak pihak yang akan terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan pemilu 2024 nanti, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Melalui program Ngopi Sore Radio Sonora FM, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., LL.M membagikan apa saja yang sedang dipersiapkan kini dan nanti terkait dengan tahapan pemilu serentak 2024.

Rahmat memaparkan juga apa saja yang sudah dan sedang dilakukan Bawaslu pasca kick-off tahapan pemilu serentak 2024:

1. Bawaslu kini sedang menyusun regulasi terkait pengawasan tahapan dalam pemilu.
2. Telah masuk dalam tahap pendaftaran seleksi Bawaslu di 25 provinsi di Indonesia.
3. Penyusunan kurikulum kompetensi dasar pengawas pemilu untuk provinsi, kabupaten, dan kota.
4. Menyusun infrastruktur dan rancangan anggaran Bawaslu untuk pemilu 2024.
5. Pada akhir 2022 akan diadakan bimbingan teknis pengawas pemilu di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
6. Di akhir tahun 2022 juga tepatnya pada bulan november-desember akan dilaksanakan juga proses sengketa pencalonan peserta pemilu, yang muaranya akan ada di Bawaslu.

Baca Juga: Sambangi Bawaslu, Partai Gelora Jabar Minta Kualitas Pemilu 2024 Dijaga

"Dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilu serentak 2024, Bawaslu dituntut untuk dapat menyesuaikan bekerja dengan cepat. Hal ini juga yang diharapkan oleh KPU," jelas Rahmat.

Ketua Bawaslu juga membagikan bagaimana antisipasi mereka, agar tidak ada lagi korban jiwa pengawas pemilu yang ada di lapangan seperti pada pemilu 2019.

Bawaslu akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan surat kesehatan bagi mereka yang akan terlibat langsung dalam tahapan pemilu. Panwaslu juga harus memperhatikan penyakit komorbid nya.

Rahmat juga berharap kedepan agar regulasi juga dapat membatasi usia yang akan terjun ke lapangan saat pemilu, karena menurut data yang ada korban panwaslu pada 2019 memiliki usia sekitar 50-60 tahun.

"Tahun 2023 adalah tahun yang paling menantang, karena terdapat tahapan-tahapan yang banyak dan penting," tegas Rahmat.

Baca Juga: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai, KPU Landak Ingatkan Jaga Keamanan

Berikut tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2023:

1. Mengawasi penetapan data calon pemilih tetap pada pemilu 2024;
2. Mengawasi proses kampanye;
3. Mengawasi penyediaan logistik dan pendistribusiannya;
4. Melakukan seleksi Bawaslu kabupaten dan kota di seluruh Indonesia;
5. Mempersiapkan panwas kecamatan dan panwaslu ad hoc dalam mengawasi jalannya pemilu.

Karena pemilu serentak ini menjadi yang pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia yang juga masih dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Bawaslu melakukan beberapa penyesuaian, salah satunya adalah regulasi yang menggabungkan protokol dalam masa pandemi dan juga teknologi informasi.

Sehingga dalam proses pemilu nanti akan menggunakan berbagai macam aplikasi berbasis online yang akan lebih efektif dan juga efisien.