Sonora.ID - Di masa-masa awal pandemi, seluruh aspek kehidupan terdampak dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut, salah satunya yang paling terdampak adalah kondisi perekonomian dunia termasuk juga Indonesia.

Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih terus mencari kebijakan terbaik yang bisa menyeimbangkan antara menjaga keselamatan masyarakat dengan tetapi menjalankan kegiatan perekonomian.

Meski saat ini Indonesia sudah berstatus PPKM level 1 dengan berbagai kebijakan yang sudah dilonggarkan, tetapi perekonomian memang masih belum bisa pulih seperti sedia kala karena pembatasan pun masih ada untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Soal perekonomian dan anggaran, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menemukan bahwa salah satu keborosan yang membuat anggaran termakan adalah ribuan aplikasi pemerintah yang tidak digunakan.

Bahkan dikutip dari Kompas.com, pihaknya membocorkan setidaknya ada sekitar 24.000 aplikasi yang menganggur.

Aplikasi tersebut tidak beroperasi secara multifungsi sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara.

Bayangkan saja, jika anggaran untuk aplikasi bisa diminimalisasi, maka ada biaya yang bisa digunakan untuk subsidi yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya di tengah kondisi pandemi saat ini.

“Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri,” ungkapnya menegaskan.

Gerah dengan pemborosan yang terjadi, Sri Mulyani kemudian mengungkap saat ini pemerintah akan melakukan integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database sehingga secara langsung akan menghemat biaya operasi pemerintah.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Waspada Krisis Pangan Global Sumber Inflasi

“Mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien,” sambung Bendahara Negara tersebut.

Tak tinggal diam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebut, saat ini pihaknya sedang menutup aplikasi-aplikasi secara bertahap dan menggantinya dengan super app.

“Dari 24.000 aplikasi itu, kami pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau ditutup dan dipindahkan pelan-pelan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan penutupan banyaknya aplikasi pemerintahan, pihaknya pun telah mempersiapkan Super Apps yang bisa mencakup sekitar 8 hingga 10 aplikasi.

Ternyata ini yang menyebabkan anggaran boros..

Baca Juga: Sri Mulyani Bekali Kepala Daerah PDIP Soal BRIN