Makassar, Sonora.ID - DPRD setempat menekankan beberapa evaluasi usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 berjalan lancar.

Wakil ketua komisi D bidang kesejahteraan rakyat, Saharuddin Said mengatakan, secara umum pelaksanaan tahun ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Hanya ada kendala seperti jaringan atau server dan kurangnya pemahaman siswa atau wali murid tentang zonasi. Dianggap cepat teratasi seiring Dinas Pendidikan ikut berperan dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan warga.

"Terima kasih dedikasi kepala Disdik Makassar, karena PPDB sekarang Alhamdullilah lebih baik ini membuktikan selalu ada. Beliau menerima langsung ditindaki terima kasih kepada operator dalam bekerja meski ada celah bisa diaggap karena sistem," ujarnya.

Hal itu disampaikan saat mengisi talkshow Smart FM bertajuk bersama parlemen. Siaran bertempat di studio podcast DPRD Makassar, jalan AP Petterani, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Pembangunan SPBU di Pulau Barang Lompo Makassar Terkendala Alas Hak

Politisi partai PAN itu berharap, agar ke depannya kendala tersebut bisa diminimalisir. Jajaran legislatif juga mendorong adanya pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pengajar di semua sekolah sehingga tidak ada lagi kesan sekolah favorit.

"Penyebaran sekolah tidak merata, kecamatan ada yang banyak sekolah dan ada kekurangan. Tahun ini banyak kekurangan, tetapi kedepan bersama mitra Dinas Pendidikan menjadi fokus kalau ada laporan dan kejadian cepat tanggap," jelasnya.

Lebih lanjut, Saharuddin juga berharap kedepan Makassar menerapkan pendidikan yang sepenuhnya gratis. Selain meringankan beban para orang tua, program tersebut diyakini dapat membantu pemerataan pendidikan.

"Kalau melihat sekolah di Gowa tidak ada biaya, kenapa Makassar masih membutuhkan biaya tidak bisa menanggung biaya pakaian, buku dan SPP kedepan bisa menjadi kota gratis dan ditunjang dengan pemerintah," sambungnya.

Ditempat yang sama kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin Mustakim menyuarakan semua anak harus bersekolah. Ini merupakan program prioritas dalam RPJMD tentang revolusi pendidikan.

Baca Juga: Pertamina Perluas Sosialisasi Program Subsidi Tepat di 9 Daerah, Salah Satunya Makassar

Dia mengungkap, PPDB menyisakan masalah lantaran banyak orang tua yang menginginkan sekolah tertentu atau favorit serta daya tampung sekolah yang terbatas.

Solusi yang bakal diambil melalui penggabungan atau regroping sekolah, jika dianggap memungkinkan.

"Di bira palangloe SMP 31 itu jauh dan penduduk banyak usia sekolah itu akan kita jadikan sekolah baru," katanya

Menanggapi pendidikan sepenuhnya gratis, itu dianggap belum memungkinkan seiring dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbatas.

"Memang ada biaya sekolah yang belum tertanggung di BOS. Itu tidak mencakup baju sekolah dan buku," tutupnya.