Makassar, Sonora.ID - Pemerintah menghadirkan laskar lontara, singkatan dari laskar mobile perizinan untuk rakyat.

Dibentuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk melayani warga di lorong.

"Tugasnya turun ke lorong wisata untuk mendata pelaku usaha yang belum memiliki izin," kata kepala DPM-PTSP Makassar, Andi Zulkifli Nanda.

Dia menjelaskan, pemilik usaha hanya perlu menyediakan KTP dan NPWP. Jika memenuhi syarat, izin langsung dicetak di tempat

"Gratis, print (cetak) kan di tempat minimal punya NPWP, KTP dan Email kita bantu untuk membuat kemudahan," ujarnya saat ditemui, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Makassar Temukan Sapi Kurban Positif PMK, Dijual di Antang

Laskar Lontara ini berjumlah sekitar 30 orang. Nantinya akan menyusuri lorong-lorong.

Berdasarkan pengamatannya, selama ini banyak banyak UMKM yang belum memiliki izin. Sehingga, sulit mendapatkan akses penyertaan modal.

"Tanpa penarikan biaya pun, pemilik usaha pokoknya dipermudah,Kita mulai dari kecamatan ujung pandang, ada 7 yag ditetapkan disitu nanti kita bantu hasilnya banyak berpotensi," sambungnya.

Disisi lain, jumlah UMKM terus bertambah seiring banyaknya wirausaha baru saat terjadi pemutusan hubungan kerja ketika pandemi.

Zulkifli menambahkan, program tersebut telah sejalan dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Sekarang tidak ada namanya Situ-Siup. Sekarang OSS, masukan data KTP, NPWP, berapa jumlah modal, dan berapa pekerja," katanya.

Baca Juga: Makassar Perkuat Sister City, Gandeng Gold Coast Kembangkan Potensi Pariwisata

Dikonfrimasi terpisah,Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, sejauh ini perkembangan UMKM di Makassar cukup bagus. Hanya saja pihaknya kini tengah memperbaiki proses pendataannya. 

Pihaknya menargetkan sekira 700 UMKM masuk dalam program inkubator center yang nantinya dapat menjadi wirausaha baru dengan skala yang lebih besar.

Menurutnya, harus ada data dan profiling yang kuat tentang UMKM. Apalagi sebelum sudah menjadi targetnya dalam rakorsus kemarin.

"Awalnya ada sekitar 13 ribu data UMKM namun saat diinventarisir hanya mencapai 5 ribu data saja," katanya.