Banjarmasin, Sonora.ID – Proses pengangkatan kepala sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB negeri di Kalimantan Selatan pada bulan lalu, rupanya menimbulkan polemik karena dinilai cacat hukum.

Terutama terkait dengan 10 kepala sekolah yang dinilai tidak memenuhi syarat, seperti yang dilaporkan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Hadin Muhjad kepada Mendikbudristek dan Komisi ASN.

Laporan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN, yang memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (12/07) lalu. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammadun.

Menanggapi hal tersebut, Madun, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah yang dilakukan pasca pelantikannya sebagai kepala dinas, sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Bahkan dirinya membentuk Tim Pertimbangan, untuk mempertimbangkan kelayanan yang bersangkutan dalam mengemban jabatan kepala sekolah.

Baca Juga: Fokus Berbagi, Begini Suasana Kurban di Sejumlah Titik di Banjarmasin

Tim tersebut menurutnya baru kali ini dibentuk untuk menentukan jabatan kepala SMA, SMK dan SLB negeri di provinsi ini.

“Tim Pertimbangan ini diisi unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Pengawas Sekolah, Sekdaprov serta Dewan Pendidikan,” tuturnya kepada redaksi Sonora.ID baru-baru ini.

Terkait adanya laporan Hadin Muhjad yang juga Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, Madun menilai hal itu hanya sebatas kesalahpahaman. Di mana yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam Tim Pertimbangan karena berbagai alasan.

Alasan itulah yang dinilainya menjadi salah satu dasar laporan yang akhirnya menimbulkan polemik beberapa waktu terakhir.

Termasuk yang mendasari dirinya membuat surat kepada seluruh kepala sekolah yang isinya berkaitan dengan persetujuan dari jajarannya itu atas proses pengangkatan.

Baca Juga: Saling Melepas Rindu, Kunjungan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Ia juga kembali menegaskan bahwa siapa saja yang ditunjuk sebagai kepala sekolah, sudah memenuhi syarat dan pertimbangan dari anggota tim.

“Jadi, kalau ada yang tidak diangkat, mungkin karena masih berusia muda dan tidak mengusulkan diri untuk diangkat,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Gina Mariati mengaku menyambut positif klarifikasi yang diberikan oleh Muhammadun.

Politikus Partai Nasdem ini menilai bahwa yang disampaikan sudah sesuai dengan basis kinerja, terutama terkait dengan pembentukan Tim Pertimbangan untuk menentukan siapa saja yang layak menjabat kepala sekolah, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu, Gina juga menegaskan bahwa Komisi IV yang juga mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, mendukung penuh langkah instansi tersebut selama masih berpedoman pada kinerja dan kepentingan orang banyak. Kecuali jika polemik yang terjadi semakin lebar dan menyentuh ranah pribadi.