Makassar, Sonora.ID - Pemerintah setempat menargetkan untuk bisa meraih predikat utama Kota Layak Anak (KLA) di tahun 2022.

Diketahui, bentuk penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Makassar, Achi Soleman menyampaikan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.

"Kalau terkait dengan predikat insya Allah kita naik. Saya optimis kita naik peringkat, kita sekarang ini ada di peringkat madya, semoga kita bisa naik peringkat ke utama," ujarnya, Jumat (15/7/2022).

Dia menyakini, bisa meraih predikat utama seiring diterapkannya sejumlah digitalisasi layanan. Seperti pengaduan sudah daring dan terintegrasi call center.

Baca Juga: Balitbangda Makassar Diseminasi Restrukturisasi BUMD, Ini Selengkapnya

"Kita kan tidak boleh membandingkan dengan kota lain, tapi dalam hal digitalisasi layanan Makasar lebih jauh lebih baik. Artinya yang dicita-citakan pak wali termasuk layanan Metaverse itu sudah ada," jelasnya.

Selain itu, didukung beragam inovasi untuk menunjukkan kemajuan Makasar dalam membuat sistem perlindungan anak.

Dia mencontohkan, dari dinas catatan sipil saat ini dihadirkan program yang dinamakan kucatatki. Manfaatnya telah dirasakan untuk identitas anak dan dipergunakan di sekolah dan keperluan lainnya.

Sementara di sektor pendidikan, pihaknya mendorong sekolah ramah anak. Apresiasi kemudian diberikan tim verifikasi lantaran Makassar dianggap terus berbenah.

"Kita punya sistem online ini bisa dilihat bahwa kasusnya Makasar sekian, yang selesai sekian, yang dalam tahap penyelesaian juga sudah ada. Misalnya kalau kasusnya dimediasi juga itu sudah ada di dalam sistem pengaduan ada di kota Makasar," sambungnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Monitoring Tingkat Serapan APBD 2022

Tim juga disebut takjub mengenai standar layanan ramah anak di sektor kesehatan, ini usai berkunjung di puskesmas tamangapa.

"Dia sangat surprise dengan kemajuan kota Makasar. Kita tetap optimis, karena untuk berbicara kota layak anak ini terkait dengan pemenuhan hak anak. Di pemenuhan hak anak ini ada empat klaster didalamnya, termasuk klaster hak sipil dan kebebasan," katanya.

Achi menambahkan, sejumlah hasil penilaian verifikasi lapangan. Dimana, banyak praktik baik yang dilakukan oleh Makasar dan bisa diadopsi oleh daerah lain dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Ada lima klaster. Di klaster kelima itu ada perlindungan khusus, termasuk di situ bagaimana anak disabilitas bisa mengakses layanan yang ada di kota Makasar. Jadi tidak hanya terkait dengan layanan yang ada di UPTD, pelayanan lain pun misalkan layanan sosial sangat diperhatikan," tutupnya.