Surabaya, Sonora.ID – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan agar jumlah personel Satpol PP lebih diperkuat pada tempat-tempat terbuka  seperti fasilitas umum (Fasum). Ia meminta jajaran Satpol PP memperkuat pengawasan  terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Ini KTR udah saya minta kepada Kasatpol PP untuk memperkuat lagi yang ada di tempat terbuka  untuk dijaga. Jadi nanti Insyaallah saya minta setiap di lapangan tempat Fasum seperti taman itu  harus ada petugas Satpol PP," kata Wali Kota, Selasa (19/07/2022).

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan di lapangan, Eri telah menginstruksikan  jajaran Satpol PP agar setiap harinya berkeliling menggunakan sepeda angin. Salah satu tugas  mereka adalah melakukan pengawasan Perda KTR di tempat-tempat umum.

"Sudah saya perintahkan setiap hari ada Satpol PP naik sepeda. Nanti kita mulai bulan Agustus. Ini  masih dibelikan sepeda, nanti dia (petugas) jalan berapa kilometer tidak boleh berhenti, riwa-riwi  terus," jelasnya.

Menurutnya, ketika bulan Agustus 2022 berjalan dan petugas Satpol PP belum terlihat melakukan  pengawasan Perda KTR, maka hal itu dapat mengurangi kontrak kinerja Kasatpol PP Surabaya.  

Baca Juga: Warga Surabaya Diminta Tak Buang Sampah Rumen Sembarangan, Hubungi 112 untuk Pengangkutan

"Kalau itu (petugas Satpol PP) belum ada, nanti kontrak kinerjanya dikurangi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan,  bahwa terdapat tujuh kawasan yang memberlakukan KTR. Yakni, sarana kesehatan, tempat proses  belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat  umum.

"Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar  250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan, bagi instansi/pelaku usaha akan diberikan sanksi  mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi 500.000 sampai dengan  50 juta, bahkan pencabutan izin," kata Nanik.

Menurutnya, penerapkan Perda KTR di Surabaya juga membutuhkan peran serta dari seluruh  masyarakat. Yaitu, berupa sumbangsih pemikiran dan penyebarluasan informasi tentang Perda dan  perwali KTR.

"Ikut menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, seperti mengingatkan  setiap orang yang melanggar dan melaporkan pelanggaran ke Pimpinan KTR atau satgas KTR,"  ujarnya.

Nanik menambahkan, bahwa tujuan diterapkannya regulasi KTR di Kota Surabaya adalah untuk  melindungi masyarakat, terutama para perokok pasif. Juga, untuk mencegah perokok pemula dan  menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat asap rokok.

"Serta mewujudkan kualitas udara  yang bersih tanpa paparan asap rokok," pungkasnya. 

Baca Juga: DKPP Surabaya Lakukan Pemeriksaan Hewan Kurban Sebelum dan Setelah Disembelih

Sebagai diketahui, sejak tahun 2008 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan  pembatasan merokok di ruang publik. Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda)  Kota Surabaya No 5 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR dan  KTM), yang diperbaharui menjadi Perda No 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Perda tersebut, kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 110 Tahun  2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang kawasan Tanpa  Rokok.