Sukadana, Sonora.ID - Pencapaian empat indikator makro pembangunan diantaranya Indek Pembangunan Manusia (IPM), Kemudian Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Serta Penurunan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami peningkatan. 

Hal ini disampaikan Bupati Kayong Utara, Citra Duani saat menghadiri kegiatan Diseminasi (penyebarluasan) Menuju Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kayong Utara, di Mahkota Hotel, Sukadana, Rabu (20/7/2022). 

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kayong Utara walaupun termasuk dalam kategori rendah di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi IPM selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 62,90 persen meningkat 0,22 apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 62,68 persen," jelas Citra. 

Citra mengatakan, untuk itu pemerintah daerah terus berupaya memperjuangan target capaian indikator macro guna memajukan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. 

Baca Juga: Pemprov Kalbar Canangkan Zona Integritas, Wujudkan Perangkat Daerah Anti Korupsi

Selain itu, guna mewujudkan kemajuan dan percepatan pembangunan maka diperlukannya sinergi baik itu, pemerintah Pusat, Provinsi hingga Instansi Vertikal. 

"Guna mempercepat capaian pembangunan yang telah ditargetkan maka kita perlu bersinergi dengan pemerintah Pusat, Provinsi, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten, antar OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Badan Usaha Pemerintah atau non pemerintah dan bahkan Non-Government Organizations (NGO) baik yang ada di pusat dan daerah," papar Citra. 

"Semoga kegiatan diseminasi ini, dapat menambah pengetahuan bagi Aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayong Utara terkait perencanaan pembangunan yang berbasis riset, serta hasil penelitian ini memberikan rekomendasi terkait pembangunan ekonomi untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kayong Utara," tambah Citra. 

Baca Juga: Pemerintah Rancangkan Pembentukan Pabrik Pengolahan Minyak Berbasis Koperasi

Sementara itu, Plt. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laksmi Kusumawati mengatakan, kegiatan ini merupakan kesempatan atau momen sangat penting bagi Kabupaten Kayong Utara sebagai salah satu daerah pelaksanaan untuk diseminasi. 

"Ke depan, kita perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi yang baik ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan bersama-sama kita dukung bagaimana pemerintah daerah bisa mendorong kondisi pembangunan inklusif di daerah," ucap Laksmi. 

Menurut dia, indeks pembangunan ekonomi inklusif ini menjadi suatu hal paling penting untuk perencanaan di tingkat daerah, karena dengan adanya indeks pembangunan inklusif sudah ada di laporan nasional sehingga ke depan tidak perlu untuk mendorong lagi digunakan dalam perencanaan tingkat daerah. 

Baca Juga: Pemprov Kalbar Canangkan Zona Integritas, Wujudkan Perangkat Daerah Anti Korupsi

"Karena dengan adanya indeks pembangunan inklusif ini kita bisa menghitung bagaimana tingkat produktivitas pembangunan di nasional atau daerah," tambahnya. 

Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso mengatakan berdasarkan data, Kayong Utara, indeks ekonomi inklusif masih relatif rendah. 

Pasalnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya kelemahan di Infrastruktur dan akses-akses pada lembaga keuangan. 

"Untuk itu, kedepan fokus kita pada prospek  perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, dan yang utama itu memang akses infrastruktur berperan penting sehingga jika masih terbatas, maka berpengaruh pada perkembangan ekonomi, layanan publik, kemudian untuk jangka menengah dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan," jelas Widjajanti.

Baca Juga: DPRD Sumsel Menilai Pembangunan Sekolah di Palembang Tidak Berimbang