Makassar, Sonora.ID - Pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan pencapaian Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 100 persen.

Seperti disuarakan Sekretaris Bappeda Makassar, Muh. Hamka saat memimpin rapat evaluasi program kota sehat di Balaikota, Jumat (5/8/2022). Dia mengatakan, saat ini terjadi stagnasi dan keterlambatan pencapaian seiring terkendala kelompok warga yang tidak mengakses jamban sehat keluarga.

Dia menilai, masalah ODF tidak bisa terselesaikan satu atau dua SKPD saja yang terlibat. Menyusul dibutuhkan semua keterlibatan baik unsur pemerintah maupun swasta, untuk mengkordinir penanganan ODF.

"Support Bappeda sendiri yang pertama, kita dorong instansi SKPD terkait untuk menganggarkan kegiatan ODF.Makanya di buatkan daftar dari puskesmas, dan kita dorong ke setiap SKPD, 28 lokasi yang harus di fokuskan," jelasnya.

Baca Juga: Makassar Usulkan Anggaran Rp 1,5 Miliar untuk Program Lorong Wisata

Lebih lanjut dia menyampaikan, agenda rapat berikutnya akan memperluas pertemuan dengan mengundang tingkat lurah, kecamatan, anggota forum CSR.

Harapannya bersama seluruh stakeholder bisa terlibat sebab penanganan ODF ini tidak hanya bersifat fisik tapi juga ada yang non fisik.

"Pola pikir masyarakat juga harus di rubah, dimana setiap lokasi punya karakter masing-masing masyarakatnya, misalnya lokasi di pulau dan pesisir, "tegasnya

Ketua Forum Kota Sehat Makassar dr. Noer Bachry Noor mengungkapkan pada pertemuan dua pekan yang lalu, ada tujuh Kecamatan dan 28 Kelurahan yang secara presentasi masih 18,95 persen di Makassar yang belum ODF.

"Jadi ODF kita baru 78,15%, karena itu pertemuan bersama jajaran SKPD dan NGO, kali ini, lebih kepada arahan apa-apa saja, yang harus kita tangani. Berdasarkan informasi yang diterima, ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan," tuturnya.

Pihaknya terlebih dahulu meminta petunjuk mengenia langkah yang harus ditangani, sehingga saat turun sesuai kebutuhan, kemampuan dan apa yang perlu dibenahi.

"Insya Allah kita tuntaskan pekan kedua sesudah 17 Agustus, dengan tujuan Makassar 100 petsen ODF, karena kita malu, tahun 2021 kita tidak dapat apa-apa, kita baru 78 persen ODF sehingga kalau tahun ini bisa 100 persen kita bisa meraih Wistara ke 6 kalinya," ucapnya.

Baca Juga: Terkendala SIPD, Wali Kota Makassar Ungkap Banyak Proyek Gagal Tender

Sementara itu Sanitarian Dinas Kesehatan kota Makassar, Sulha Kuba menuturkan, program ODF ini perlu dilakukan pendataan kembali ke lokus-lokus yang masih belum ODF dan itu di tangani oleh SKPD terkait.

"Kalau Dinas Kesehatan sendiri memang tidak bisa, karena kesehatan itu hanya pada perubahan perilaku, jadi perlu dilakukan kolaborasi, seperti hari ini kita mengikuti rapat melibatkan CSR maupun NGO sehingga bisa mengambil peran, untuk meng-ODF kan kelurahan-kelurahan yang belum statusnya ODF.

Salah satu permasalah adalah keterbatasan lahan, kondisi lahan di kota Makassar terbatas untuk membangun sarana sanitasi, kedua masyarakat urban, yang tinggal bukan di atas lahan milik sendiri, sehingga CSR dan NGO atau lembaga yang ingin membantu jadi kendala.

"Bulan Oktober menjadi target untuk meg ODF kan wilayah kota Makassar. Kalau anggaran sudah siap dan persyaratan untuk membangun sarana sudah sesuai, pasti target kita bisa capai," tutupnya.