Bandung, Sonora.ID - Kota Bandung didapuk menjadi tuan rumah Hari Nasional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Harnas UMKM) serta Sumsel Expo 2022 yang bertempat di Cihampelas Walk (Ciwalk) Kota Bandung dari 12-14 Agustus 2022.
"Harnas UMKM 2022 menjadi momentum dalam mengkonsolidasikan segenap sumber daya yang begitu besar dalam memajukan peran UMKM bagi perekonomian nasional," ucap Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat sambutan di pembukaan Harnas UMKM dan Sumsel Expo 2022 di Ciwalk Bandung, Jumat (12/8/2022).
"12 Agustus dipilih sebagai Harnas UMKM karena bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, yang merupakan peletak dasar ekonomi kerakyatan Indonesia, dan pada tahun 2016 diselenggarakan peringatan Harnas UMKM perdana yang dipusatkan di Yogyakarta," papar Teten.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan akan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," tegas Teten.
Baca Juga: Dukung UMKM di Solo, BPOM Segera Bangun Balai Besar untuk Pelayanan
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, dapat membantu pertumbuhan ekonomi1,58 persen, atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," ungkapnya.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," imbuhnya.
Selain itu, Teten juga mengatakan, bahwa UMKM harus terintegrasi dengan digitalisasi. Terlebih, menurutnya potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mendatang dapat mencapai Rp5400 triliun.
"Saat ini lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Jadi kita harus perkuat produksi kita, agar market digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Apalagi penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," ungkapnya.
Sementara itu, hal senada disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa pemerintah pusat diminta mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor.
Baca Juga: Peduli UMKM, Kemendikbud Ristek Tandatangani Perjanjian Sewa dengan 25 Pelaku UMKM
Menurutnya, Indonesia harus keluar dari ketergantungan akan produk impor. Terlebih, di saat situasi ekonomi global yang tidak menentu, dimana perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung kepada barang-barang luar negeri.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi terutama menyangkut UMKM.
"Data sangat diperlukan agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri," ucap Ridwan Kamil.
"Jadi ketika kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," tegasnya.
Lebih lanjut, Emil memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam merevitalisasi UMKM.
Baca Juga: Acara Tahunan BRI Pesta Rakyat Simpedes Dorong Pelaku UMKM dan Masyarakat Semakin Go Digital!
Pentingnya penguatan UMKM dalam negeri pun juga disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
"UMKM terbukti kuat, tahan krisis ekonomi. Tetap tumbuh di saat pandemi. Kami ingin UMKM yang tangguh, tak tergantung ke negara lain," kata Herman Deru.
Bahkan, dia menyontohkan agar kebutuhan akan minyak goreng bisa dipenuhi UMKM dalam negeri.
"Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat, bahwa pemerintah itu selalu hadir," pungkasnya.