Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menilai survei yang dilakukan cukup mewakili kondisi Pontianak. Variabel yang memiliki nilai rendah akan jadi fokus perencanaan pembangunan ke depan.
“Survei ini bisa menjadi dasar bantuan masuk dan Kota Pontianak sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan dan beberapa variabel di sini bisa dijadikan acuan,” jelasnya.
Akan tetapi ada beberapa variabel yang bisa ditarik ke level regional. Seperti bencana kabut asap yang bukan hanya kewenangan Pemkot.
“Soal peringatan dini, terkait pra bencana perlu diperhatikan. Namun, kota sudah menyiapkan sarana saat bencana dan pasca bencana, baik dari sistem informasi hingga bantuan untuk masyarakat,”ungkapnya.
Sementara untuk sanitasi kota, saat ini tengah berjalan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Dari hasil analisis spasial, investasi sanitasi yang dibangun di kawasan Nipah Kuning dan Martapura ini dapat melayani 41.500 populasi rentan di lima kelurahan, termasuk penduduk kawasan kumuh dan penerima bantuan sosial di daerah padat.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Sungai
“Saat ini kita belum merasakan tentang SPALD, tapi kalau tidak diatasi dari sekarang akan jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Sanitasi yang buruk itu faktor paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat,” tukas Handanu.
Sebagai informasi, survei yang berlangsung sejak 15 Mei sampai 11 Juni 2022 ini melibatkan 1.643 responsen. Sedang prosesnya dimulai sejak Februari 2022 dan dikoordinir Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak.
Responden penelitian berasal dari 10 kelurahan, yaitu kelurahan Tambelan Sampit, Kota Baru, Sungai Beliung, Batu Layang, Banjar Serasan, Sungai Jawi, Siantan Hilir, Bansir Laut, Siantan Tengah dan Benua Melayu Darat.
Penelitian tersebut membawa tiga hal dasar sebagai pertanyaan. Pertama perihal bidang-bidang layak huni yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan.
Kedua, bagaimana analisis sistematis terhadap potensi investasi bersama pemangku kebijakan. Dan yang ketiga, populasi rentan mana saja yang mendapat manfaat dari program investasi sanitasi.