Bandung, Sonora.ID - Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat sudah sangat paham dengan istilah hoaks (hoax) atau kabar bohong, yang kerap berseliweran melalui media sosial (medsos).

Asal kata hoax sebenarnya sudah ada dari jaman dahulu kala. Kata tersebut adalah 'hocus' dari mantra 'hocus pocus'. Sebuah frasa yang kerap disebut oleh pesulap, yang menyerupai 'sim salabim'.

Di tahun 2016, sebuah survei dari World's Most Literate Nations, yang disusun oleh Central Connecticut State University, menyebut peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara. Hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya tingkat literasi media masyarakat kita, sehingga kondisi kala itu sangat memudahkan merebaknya budaya hoaks.

Hoaks makin masif, utamanya sejak pandemi Covid-19 melanda.

"Untuk menanggapi kabar hoaks itu harus dipersiapkan dengan matang dengan dukungan berbagai sumber terpercaya. Jadi tidak bisa asal-asalan," papar Dr. Septiawan Santana selaku Ketua Tim Riset dalam seminar "Hasil Riset Counter Narrative Melawan Hoaks" di Bandung, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: Tim Saber Hoaks Akan Disebar di 27 Kota/Kabupaten di Jabar

"Kontra narasinya harus benar-benar disiapkan untuk menanggapi kabar hoaks yang berseliweran di era digital," ucap Septiawan pada seminar yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat itu.

Dalam menanggapi kabar hoaks ini memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, sehingga hasilnya efektif.

"Kontennya bikin safety bagi yang meresponnya, ditunjang kualifikasi narasumber yang kredibel, dan dinamis, mengikuti perkembangan kejadiannya," kata Septiawan.

Dipaparkan lebih lanjut, Septiawan menyebut ada beberapa komponen yang perlu ditunjang dengan kemasan yang menarik.

"Pengemasannya harus menarik terlebih di era daring seperti penggunaan digital story telling, foto, film, literarasi, dan data pendukung lainnya," papar Septiawan.

"Jadi ada mekanisme tertentunya dalam pemanfaatan teks, audio-visual. Lalu apakah juga mengandung nilai pendidikan atau wawasan yang sesuai dengan fakta dan logika," paparnya lagi.

Diketahui seminar tersebut juga ya menghadirkan tim Jawa Barat Sapu Bersih Hoaks (Jabar Saber Hoaks - JSH). Satuan unit kerja di bawah Pemprov Jabar yang dinilai aktif dalam menanggapi isu-isu tak bertanggungjawab yang kerap berseliweran di media sosial.

Septiawan pun tidak menampik adanya keraguan atas kinerja JSH dalam menjalankan tugasnya karena bukan lembaga independen.

Hanya saja, lanjut Septiawan, merujuk pada hasil penelitian selama 2,5 bulan yang melibatkan 264 responden, hasilnya bertolak belakang. Penelitian dilakukan pada saat masih pandemi Covid-19 sehingga isu kesehatan mendominasi.

"Safety-nya cukup tinggi hingga 80 persen. Karena, yang menjadi penilaian adalah respon emosional apakah bergairah, tambah cemas atau takut, atau malah ketertarikannya tinggi. Tapi ini timbulkan hal positif, JSH cukup krebibel dalam menangani hoaks, angkanya di luar dugaan," katanya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik, Karim Suryadi mengingatkan perlunya penelitian lebih lanjut. Pasalnya, selama pandemi, ada kecenderungan tingkat kepercayaan kepada masyarakat kepada pemerintah dalam penanganannya memang cenderung meningkat.

Meski demikian, sebagai unit kerja, pihaknya mengapresiasi terobosan atas langkah membentuk lembaga yang khusus menangani hoaks.

"Tinggal bentuk counter naratifnya saja, apakah melalui klarifikasi sumber. Buat narasi yang benar, tandingan tapi tentu tak menciptakan hoaks baru, karenanya narasinya tak boleh disiapkan setengah matang, hindari ketergesaan, jangan malah sifatnya penyangkalan yang menjadi penanda itu benar adanya," ucapnya.

Baca Juga: Pemkot Bandung dan 10 Kota/Kabupaten di Jawa Barat Raih BKN Award 2022