Banjarmasin, Sonora.ID - Dharma Pertiwi TNI mengunjungi Kalimantan Selatan dalam rangkaian roadshow ke daerah-daerah prioritas percepatan penurunan stunting. Kalimantan Selatan adalah daerah prioritas ke sembilan yang dikunjungi dalam rangka kolaborasi percepatan penurunan stunting dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kendati roadshow sudah ditutup, TNI beserta jajarannya tetap memberikan dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, kegiatan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dalam bentuk lain sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani antara Dharma Pertiwi TNI dengan BKKBN.

Sebelumnya, Dharma Pertiwi beserta organisasi istri anggota TNI yang ada di dalamnya bergerak cepat dengan menggelar roadshow percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Selatan.

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, Rabu (29/09/2022) itu hadir Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa bersama Kepala Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. O.G. (K).

Pada kesempatan itu, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa salah satu upaya BKKBN dalam memerangi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih berada di angka 30% (Data SSGI 2021) adalah dengan perbaikan sanitasi.

Baca Juga: BKKBN Rumuskan Empat Program Prioritas di 2023, Apa Saja Itu?

“Perbaikan lingkungan, terutama sungai menjadi perhatian khusus kami, karena ini salah satu faktor pemicu stunting,” kata Hasto di RS TNI AU Syamsudin Noor, Banjarbaru.

Di samping itu, Hasto juga menegaskan bahwa stunting terdiri dari faktor multidimensi, sehingga penanggulangannya diperlukan upaya kolaboratif lintas sektor. Seperti untuk program jambanisasi dan pembuatan sumur bor sumber air bersih di lokus stunting, BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk penyediaannya.

“Jadi kalau Kementerian PUPR ada program jamban atau program air bersih, terus diarahkan kepada keluarga yang berisiko tinggi stunting,” ungkap Hasto.

Selain Kementerian PUPR, berdasarkan keterangan Hasto, TNI juga turut membantu dalam penyediaan akses air bersih komunal yang dapat diakses 15 kepala keluarga.

“Jadi teman-teman TNI ini membuat air bersih untuk komunal, jadi satu titik diukur itu kemudian bisa untuk 15 KK. Hal seperti itu menurut saya penting bagi kita untuk upayakan Bersama,” ujar Hasto.

Adapun agenda Roadshow Ketua Umum Dharma Pertiwi di Bumi Lambung Mangkurat ini adalah peninjauan secara langsung pelaksanaan Pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia di RS TNI AU Syamsudin Noor Banjarbaru.

Di samping itu juga meninjau Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Tidur Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang dihadiri oleh unsur Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri dan Pia Adhya Garini tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian bibit baik dalam bentuk benih dan tanaman dalam pollybag secara simbolis oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa kepada masing-masing perwakilan Persit KCK, Jalasenastri dan PIA Adhya Garini.

Rangkaian roadshow ditutup dengan Kunjungan ke Gedung Sultan Suriansyah guna meninjau pelaksanaan Demo masak menu gizi seimbang bagi Ibu Hamil dan Baduta.

Di kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian bingkisan makanan tambahan (PMT) bernutrisi tinggi kepada 150 ibu hamil dan baduta, serta Pemberangkatan Tim Baksos yang terdiri atas Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga oleh Ketum DP menuju wilayah binaan mereka masing – masing.

Baca Juga: Pemberdayaan Kampung KB, BKKBN Provinsi Riau: Tanggung Jawab Bersama

Turut berhadir di Gedung Sultan Suriansyah mendampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ketua Penggerak PKK Kota Banjarmasin, dr. Hj. Siti Wasilah,M.Si.Med.

Sebelumnya Dharma Pertiwi TNI dengan BKKBN pada 8 Agustus 2022 telah menandatangani Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa.

Nota Kesepahaman itu mengatur kegiatan BKKBN dengan TNI dalam upaya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program percepatan penurunan stunting; Gerakan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting; Penyelenggaraan dan Pembinaan Posyandu di lingkungan Dharma Pertiwi; Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan stunting;
Serta Pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan stunting.