Untuk itu, produksi hulu di sektor pertanian perlu ditingkatkan. Pemprov akan terus mendorong produksi pertanian di sektor hulu. Apalagi 51% perekonomian Sumut berbasis pertanian terutama perkebunan. Hal itu merupakan potensi yang besar.
“Selain itu, pemprov juga akan memajukan UMKM, meningkatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, mengendalikan inflasi supaya nilai tukar terjaga dan daya beli masyarakat tidak tergerus,” kata Naslindo.
Baca Juga: Walikota Medan Dapat Penghargaan Pembina Olahraga Berprestasi
Mengenai inflasi, Naslindo menyampaikan kenaikan inflasi September disebabkan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga komoditas. Untuk itu, ada beberapa komoditas yang dikendalikan, seperti beras, cabai, daging ayam, telur, minyak goreng, gula, bawang merah, tarif air, dan tarif angkutan. “Ini akan terus kita pantau dan kendalikan harga-harganya,” kata Naslindo.
Intervensi APBD pun akan terus dilakukan. Kata Naslindo, realisasi APBD merupakan penyokong perekonomian daerah. “Inilah (APBD) peran pemerintah, oleh sebab itu, percepatan realisasi belanja yang berdampak langsung pada masyarakat sangatlah penting,” ujar Naslindo.
Rakor tersebut dihadiri Kepala BPKAD se-Sumut. Turut menjadi pemateri rakor di antaranya Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga dan Kepala Dinas Sosial Basarin Yunus Tanjung.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.