Pontianak, Sonora.ID - Untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi terkait kondisi Sungai Kapuas, Pertemuan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Barat digelar, di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (8/11). 

Ditandai dengan pemukulan gong, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, membuka secara resmi pertemuan yang mengangkat tema "Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan DAS" ini.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi bersama para stakeholder untuk menggaungkan kepada kabupaten/kota untuk peduli akan kondisi DAS Kapuas, ditambah banyaknya bencana dari dampak hidrometeorologi belakangan ini sehingga perlu dilakukan penanganan yang optimal.

"Termasuk pelaku-pelaku yang menyebabkan kerusakan DAS. Dan tidak lupa mengajak masyarakat untuk menjaga DAS kita. Kita harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup,” ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Jatim Perintah Aktifkan Early Warning System di 7 DAS Antisipasi Luapan Banjir

Sutarmidji menilai permasalahan yang terjadi di DAS Kapuas memang cukup kompleks, mulai dari pendangkalan hingga kecepatan arus air yang masuk kategori lambat karena kemiringan DAS Kapuas yang tergolong landai.

"Belum lagi masalah PETI. Saya sudah beberapa kali, mengajukan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian. Kementerian mendorong orang membuat izin pertambangan rakyat, tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas setelahnya. Hal ini malah menimbulkan PETI semakin merajalela,” ungkapnya.

“Kemudian untuk DAS, sekarang sungai kapuas sudah 5 tahun tidak ada pengerukan. Total aliran sungainya 1.134km. Kemiringannya hanya 18-38 meter, sangat landai. Sehingga banjir bandang memang jarang terjadi, tapi ketika banjir karena hujan, air menjadi lambat turun karena arus tidak kuat hal ini mempercepat sedimentasi, dan membuat pendangkalan. Hal ini harus diperhitungkan,” imbuh Sutarmidji.

Dirinya juga menyayangkan, dimana izin perkebunan di wilayah kalbar yang cukup luas, namun banyak yang terbengkalai.

"Di Kalbar 3,2 juta konsesi lahan kita untuk sawit, tapi yang ditanam 2 juta. 1,2 jutanya masih menganggur. Coba aturannya tegas, 6 bulan tak ditanam, sudah cabut saja izinnya. Bahkan ada 1 perusahaan yang menguasai 1,4 juta hektar lahan. Namun yang baru ditanam 600 ribu hektar, sedangkan 800 ribu nya  menunggu investor. Tempo hari BPKP juga telah mengaudit perkebunan sawit. Kalau tidak tegas, rusaklah DAS kita. Hukum alamnya begitu, jangan ditabrak,” terangnya.

Baca Juga: Gubernur Kalbar Ajak Semua Pihak Pelihara Daerah Aliran Sungai Kapuas

Ia berharap pertemuan kali ini menghasilkan rumusan-rumusan yang benar-benar bermanfaat bagi pengelolaan DAS Kapuas di wilayah Kalbar mengingat saat ini 70 persen sudah rusak.

"70 persen DAS Kapuas sudah rusak. Saya berharap banyak dari Forum DAS ini, bagaimana perbaikan-perbaikan DAS Kapuas ke depan karena dengan IKN kita satu pulau, kedepannya harus bisa menjaga citra negara. Ini bisa jadi masalah. Penting juga untuk dilakukan percepatan peningkatan SDM. Jangan sampai SDA Kalbar ini habis, masyarakat miskin karena SDM tidak mumpuni,” tegasnya.

Sebagai informasi kegiatan ini menitikberatkan kepada pembentukan struktur Forum DAS di kabupaten/kota agar mampu mengimplementasikan program dengan maksimal.

Kegiatan yang dilakukan secara hibrid ini juga dihadiri secara online dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Forum DAS Nasional, Piter, Ketua Forum DAS Provinsi Kalbar Gusti Hardiansyah, Direktur perencanaan Pengawasan dan Pengelolaan DAS Direktorat Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kemen LHK RI, Kepala Forum DAS Nasional, Wakil Bupati Melawi Kluisen, Kepala Forum DAS Prov. Kalbar, Kepala Dinas LHK Prov Kalbar, Adi Yani, dan para pegiat kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Kajian Pengamanan Lingkungan DAS Barito Rampung, Ini Harapan Gubernur Kalsel