Makassar, Sonora.ID - Pemerintah setempat memastikan tetap akan menunda pelaksanaan Pemilu Raya.

Keputusan itu diambil meskipun terus di demo warga yang mengatasnamakan Aliansi Eks RT/RW bersatu Makassar.

Seperti yang terjadi pada Senin (14/11/2022). Mereka bahkan mendirikan tenda di kantor DPRD Makassar, Jalan AP Petterani.

Aksi itu sebagai bentuk protes kepada Pemerintah lantaran tak kunjung merealisasikan janjinya menggelar pemilihan ketua RT/RW.

"Saya tidak akan adakan pemilihan RT/RW kalau suasana tidak kondusif seperti ini," tegas Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Dia mempersilahkan warga melakukan unjuk rasa lantaran dianggap sebagai bagian demokrasi.

"Kita harus hargai pendapat orang walaupun berlawanan," ujarnya saat dikonfrimasi melalui telepon seluler.

Baca Juga: FMS Manfaatkan Dana Kelurahan untuk Penanganan Eliminasi TB di Makassar

Danny memaparkan, awalnya telah menjadwalkan agenda Pemilu Raya. Kebutuhan pelaksanaan bahkan telah dianggarkan dalam APBD 2022.

"Sudah dianggarkan, berulang ulang saya bilang bahwa kita akan segera bikin pilkara. Tapi saya lihat seperti ini mengintimidasi pemerintah dengan keributan begitu, ah tidak lah," jelasnya.

Namun, tetap saja ada kelompok warga yang membuat keributan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap Pemerintah dan mengganggu kondisi keamanan.

"Ini kan menyangkut suasana tidak kondusif.
Kan tidak ada yg bilang mau ditunda atau apa, cuma kan terus demo, memaksa, jadi tidak kondusif," sambungnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Eks RT/RW bersatu Makassar, Anci mengancam akan menginap di kantor dewan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Selain mendirikan tenda, massa juga membawa akomodasi dan peralatan memasak.

"Jangan janji terus dan tak akan pulang sampai ada jawaban Pemerintah Kota. Kami tak akan berhenti sampai ditentukan tanggal bulan kan," jelasnya.

Terpantau, aksi juga memajang sejumlah pamflet bertuliskan kami tak akan pulang sebelum penetapan tanggal pemilu raya ketua RT/RW.

"Kami membawa tenda bawa kompor dan tempat masak, mie instan wajan. Sebagian teman belum ada datang, yang terlist 98 orang," sambungnya.

Anci bercerita aksi protes telah berulang kali digelar. Namun pihaknya kecewa atas respon Pemerintah karena terkesan mengulur waktu pelaksanaan.

"Dijanji bulan 10 akan ada di akhir tahun itu mengatakan ada lagi e voting jadi kalau kita bertarung pasti yah," ungkapnya.

Massa juga menolak pemilihan ketua RT/RW digelar lewat pemungutan suara elektronik atau e-voting karena dianggap rawan kecurangan. Mereka menuntut agar pemilihan dikembalikan secara konvensional.

Baca Juga: Satgas Makassar Temukan Pelanggar KTR di Angkot, Diberikan Sanksi Ini