Sonora.ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Keuangan telah meluncurkan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) dan Pertukaran Data Sektor Hulu Migas di sela-sela hari pertama the 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11/2022). Sistem ini akan membantu mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.
“Kolaborasi dalam pertukaran data ini diharapkan memberikan dampak positif dalam kecepatan konsolidasi data serta efisiensi secara proses dan waktu,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
SIT yang telah diselesaikan tahun ini untuk pertukaran data dan informasi barang-barang dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang merupakan tindak lanjut dan komitmen dari pelaksanaan nota kesepahaman antara Kemenkeu dan SKK Migas di bidang sistem informasi dan pertukaran data yang ditandatangani pada 8 Maret 2022 lalu.
Data dan informasi yang akan selanjutnya dibangun tersebut dilakukan secara bertahap mencakup data Barang/Aset, data produksi, dan biaya eksplorasi dan produksi (industri hulu migas), serta fasilitas kepabeanan. tim Kementerian Keuangan dan SKK Migas juga menyusun Kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, nilai total barang dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas mencapai Rp577,71 triliun.
“Ini sekitar 5% aset negara,” katanya.
Sudarto, Staf Ahli Menteri Keuangan, mengatakan salah satu manfaat SIT adalah membantu efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara dari sektor hulu migas.
“(SIT) ini akan memperluas data dan informasi dan sistem informasi yang komprehensif dan berkesinambungan di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
SIT dan Pertukaran Data ini sejalan dengan implementasi program digitalisasi Rencana Strategis Indonesian Oil and Gas 4.0 (Renstra IOG 4.0).
Baca Juga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Raih WTP 14 Tahun Beruntun
Renstra IOG 4.0 merupakan rangkaian rencana strategis industri hulu migas untuk mewujudkan visi bersama yaitu mencapai produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan produksi gas sebesar 12 BSCFD pada tahun 2023 dengan tetap mempertimbangkan efek berganda industri hulu migas bagi ekonomi nasional dan keberlanjutan lingkungan.
Kegiatan IOG yang berlangsung selama tiga hari bertujuan untuk mendiskusikan dan mengevaluasi progres Renstra 4.0.
Konvensi internasional ini diselenggarakan secara hybrid dengan jumlah peserta mencapai 1.500 untuk peserta yang hadir langsung dan sekitar 23.000 peserta terdaftar secara online.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) yang diinisiasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat mendorong investasi dan mengadaptasi transisi energi melalui kolaborasi yang lebih kuat. Sesuai dengan tema IOG 2022.
“Mengingat energi, khususnya minyak, menjadi salah satu isu yang sangat penting saat ini dalam perbincangan di tingkat global, apalagi dengan krisis energi dan apa yang terjadi dengan perkembangan geopolitik,” kata Sri Mulyani dalam paparannya.
Indonesia, menurut Sri Mulyani, telah melewati pemulihan yang sangat kuat dalam tiga kuartal terakhir.
Namun risikonya kini telah bergeser. “Ada risiko baru yang datang dari geopolitik yang menciptakan kenaikan harga yang sangat tinggi pada energi serta pupuk dan makanan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sri Mulyani, menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi yang kemudian diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter. Dan telah menciptakan risiko penurunan ekonomi global.
“Untung bagi Indonesia, kita masih menikmati pemulihan ekonomi yang sangat tinggi, baik karena dukungan permintaan domestik dari konsumsi maupun karena ledakan komoditas. Pemulihan semacam ini tentu juga didukung oleh lingkungan global. Namun ketika lingkungan global kini menghadapi risiko penurunan, Indonesia perlu waspada,” bebernya.
Baca Juga: SKK Migas Galang Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur
Anggaran Pemerintah atau alat fiskal, diakui dia, telah memainkan peran yang sangat penting sejak ekonomi Indonesia terpukul oleh Panama.
Namun kebijakan fiskal ada batasnya. Sri Mulyani menyebut, tahun 2023 akan menjadi salah satu masa pemulihan pasca pandemi yang paling menantang secara global.
Sebab ketegangan geopolitik menciptakan krisis pangan dan energi. Terlebih ketegangan tersebut terjadi di wilayah penghasil pangan dan energi secara global.
Sri Mulyani menyampaikan, banyak tantangan yang perlu dibenahi pada industri hulu migas di Indonesia. Sebab sebagian besar produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari lapangan yang relatif sudah tua.
“Karena itu kita perlu merevitalisasi kebijakan agar kita mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi kita,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel.
“Menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi kita,” terangnya.
Dia berharap, IOG 2020 ini dapat memberikan pandangan serta aspirasi, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia, untuk menemukan keseimbangan yang tepat.
“Di satu sisi tetap terus memberikan ketahanan energi dan bauran energi, antara bahan bakar fosil dan non-fosil, sekaligus menjaga dunia terhindar dari bencana ancaman perubahan iklim,” tandasnya.
(*Kilas Pemberitaan)
Baca Juga: Komitmen Pemerintah dan SKK Migas Jaga Ketahanan Energi dengan Kolaborasi