Banjarmasin, Sonora.ID - Potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemko Banjarmasin tahun 2022 terancam lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Menyusul masih rendahnya serapan APBD tahun 2022, yakni baru sekitar 68 persen hingga menjelang akhir tahun.

Kepala Badan Administrasi Pembangunan Setdako Banjarmasin - Diyannor mengakui, realisasi anggaran baru terserap sekitar 1,3 triliun, dari total APBD tahun 2022 mencapai 2,1 triliun.

Itu artinya menurut Diyannor, masih ada sekitar Rp800 miliar yang harus dimaksimalkan sebelum akhir tahun, jika tidak ingin terjadi SILPA yang cukup besar.

"Masih ada sekitar Rp800 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun," ucap mantan Camat Banjarmasin Tengah itu, kepada Smart FM Banjarmasin.

Ia menerangkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SILPA yang dialami Pemko Banjarmasin sekitar Rp300 miliar, dari total APBD mencapai Rp1,9 triliun.

"Kalau tahun sebelumnya dari APBD Rp1,9 triliun terserap sekitar Rp1,6 triliun," jelasnya.

Baca Juga: Optimalkan Kinerja OPD, Ketua DPRD Sumsel Ingatkan Pengembalian Dana SiLPA

Diakuinya, rendahnya serapan anggaran ini tak lepas dari kurang maksimalnya penggunaan anggaran di beberapa SKPD.

Salah satunya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, yang diakuinya masih di bawah 50 persen, hingga Oktober lalu. Hal ini berkaitan dengan pengadaan lahan pertanian berkelanjutan.

"Kita sudah meminta untuk terus memaksimalkan sisa realisasi fisik maupun keuangan yang belum terserap di waktu yang tersisa," tegasnya.

"Kalau berkaca dengan 2021, paling tidak realisasi keuangan di posisi 83 persen dan realisasi fisik 85 persen. Kita berharap mendekati itu setiap SKPD," sambungnya.

Dalam hal ini, punishment bagi tiap SKPD yang tak mampu mengelola keuangannya dengan baik sebenarnya telah disiapkan.

"Saat ini jadi tolak ukur untuk perjalanan dinas. Ketika ada kepala SKPD yang mengajukan perjalanan dinas, kita minta laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) di dua bulan sebelumnya harus 50 persen," ujar, Ikhsan Budiman, Sekretaris Daerah Banjarmasin.

Disisi lain, Ikhsan menyebut bahwa tidak semua SILPA itu bersifat buruk. Jika SILPA itu karena pengurangan saat dilakukan penawaran atau lelang proyek, maka itu hal yang baik.

"Saya belum menghitung seberapa potensi SILPA. Tapi rata-rata perkiraan tiap SKPD yang rendah serapannya berkomitmen bisa terealisasi hingga 90 persen," tutupnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News