Sonora.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyelesaikan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) Tahun 2022.

Dalam jangka waktu satu tahun, jumlah keluarga Indonesia bertambah sebanyak 2.271.917 keluarga.

Pada PK-21 jumlah keluarga di Indonesia tercatat sebanyak 68.487.139 keluarga. Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022, ada penambahan jumlah keluarga menjadi 70.759.056 keluarga.

BKKBN) berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dalam Pemutakhiran PK-21 Tahun 2022.

Hal tersebut terungkap dalam Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dan Forum Data Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Lewat ‘Are You Smart Enough?!’ – PIK SMART & STAR PKBI Riau ajak Anak Muda Lebih Paham dengan Kesehatan Reproduksi

“Produk data mikro hasil pemutakhiran pendataan keluarga ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat terdeliver secara cepat dan tepat pada keluarga yang membutuhkan,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam sambutannya.

Menurut Hasto, BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 Data Keluarga Indonesia dalam pemutakhiran PK-21 tersebut. Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi.

Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan, pertama meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021.

Kedua, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ketiga, kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Selain itu, kata Hasto, atas koordinasi Kemenko PMK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan BPS, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10. Disisi lain, pendataan keluarga juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.

“Persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting tentunya saling berkaitan. Dari data P3KE tercatat bahwa diantara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1 sekitar 4,9 juta adalah keluarga sasaran yang mana 3,9 jutanya merupakan keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ungkap Hasto.

Dari data hasil PK-21, telah dilakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga pada desil 1-4 yang tidak memiliki rumah tidak layak huni, dimana 32.059 keluarga diantaranya atau 57,5 persen merupakan sasaran keluarga berisiko stunting.

“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi bahwa dari 3,961,834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1,519,200 keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445,013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512,800 keluarga,” ujarnya.

Baca Juga: Atasi Stunting, BKKBN Prov. Sumsel Hadirkan Program Bapak/Bunda Asuh

Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), drg Agus Suprapto MKes, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Dr.Drs. Nyoto Suwignyo, MM dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) drg Agus Suprapto MKes berharap dengan adanya pemutakhiran PK-21 Tahun 2022 ini dapat digunakan oleh kepala daerah untuk mempermudah intervensi sasaran, baik itu penghapusan kemisikinan ektrim dan percepetan penurunan stunting.

“Kita harapkan nanti para Bupati, Gubernur Walikota sebagai punya program karena mereka yang tau isi hati, suasana budaya masyarakatnya masalah stunting. Jadi para kepala daerah adalah pemain-pemain utamanya, kita cuma coach,” kata Agus

Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan Forum Data Stunting bertujuan untuk memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemutakhiran.

Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022.

Pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini BKKBN mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.

Baca Juga: Kabupaten OKI Tertinggi Angka Stunting, Berikut Faktor Penyebabnya

Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang bersumber dari APBN.

Dalam diseminasi itu juga diberikan sejumlah penghargaan kepada kader pendata berprestasi yang merupakan ujung tombak dari Pemutakhiran PK-21 tahun 2022.

Penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah, bupati dan walikota, serta BKKBN Provinsi.

BKKBN Provinsi Bangka Belitung, BKKBN Yogyakarta, BKKBN Jambi, BKKBN Jawa Tengah, dan BKKBN Sumatera Selatan meraih penghargaan yang diserahkan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.

Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) tahun 2022 dan Forum Data Stunting akan diikuti 1.106 orang terdiri dari pejabat dan pimpinan BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, kementerian dan Lembaga terkait, dan berlangsung hingga Selasa (20/12/2022).

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.