Sonora.ID - Dunia Pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat setidaknya menghadapi tiga tantangan yang kompleks.

Pertama, factor geografis dan bentang alam yang luas menjadi kendala dalam pemerataan pelayanan Pendidikan di daerah.

Hal ini berdampak pada; penyebaran tenaga kependidikan yang tidak merata di sebuah wilayah, penyebaran sarana dan prasarana Pendidikan seperti sekolah dan penunjang  Pendidikan, rentang kendali dan koordinasi yang terbatas karena factor alam seperti daerah yang terisolir karena infrastruktur jalan yang belum memadai, sehingga informasi terkini tentang Pendidikan terhambat.

Kedua, faktor sumberdaya manusia. Faktor ini dapat dilihat dari dua aspek, pertama, kuantitas; kekurangan jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi tenaga kependidikan menjadi faktor permasalahan Pendidikan di provinsi Kalbar.

Baca Juga: KPU Kalbar Dan JMSI kalbar, Komitmen Masifkan Informasi Tanpa Hoax Untuk Pemilu 2024

Kualitas; daerah yang terisolir sangat rentan akan kekurangan tenaga kependidikan yang sesuai kualifikasi pendidik dan jenjang kependidikan Strata 1 sesuai amanat UU No. 20 SISDIKNAS Tahun 2003 dan UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Ketiga, factor kebijakan dan kurikulum. Faktor ini sangat penting menentukan arah kebijakan Pendidikan nasional. Perubahan kurikulum yang begitu cepat, sehingga sekolah di daerah masih belum mengoptimalkan implementasi kurikulum. 

Tiga factor tadi berkontribusi besar dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat dari sektor Pendidikan. IPM di Kalbar saat ini terbilang rendah karena berada di urutan 29/30 dari 34 Provinsi di Tanah Air dengan nilai 68;63 sedangkan nasional rata – rata sudah di atas 70. (72.29).

Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat akan  memaparkan apa saja permasalahan dan tantangan di dunia Pendidikan dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat selama tahun 2022.

Pada tahun 2022 Dewan Penddikan Provinsi Kalimantan BARAT (DPPKB) telah melakukan serangkaian kegiatan program. Program telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi berdasarkan komisi - komisi. Terdapat empat komisi yang berada di dalam DPPKB diantaranya; Komisi Pendidikan Dasar (Komisi Dikdas), Komisi Pendidikan Menengah (Komisi Dikmen), Komisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Komisi PAUD/Dikmas), dan Komisi Pendidikan Keagamaan.

Baca Juga: Jelang Nataru 2023, Bank Indonesia Kalbar Siapkan Uang Tunai 4,2 Triliun

Pada tahun 2022 Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat juga telah menyelesaikan tugas sebagai salah satu anggota Tim Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar dalam merumuskan Dokumen Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar Bidang Peendidikan 2023 - 2025.

Untuk Outlook isu Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar untuk tahun 2023 tetap tak bergeser dari persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan rata - rata lama sekolah di Kalimantan Barat sebesar 1,39 persen.

Sementara permasalahan dimensi pengetahuan di Kalbar yang mempengaruhi peningkatan IPM meliputi, keterbatasan akses, rendahnya minat sekolah, tingginya angka pernikahan anak, dan kualitas dan kuantitas program Paket A, B,C, oleh SKB dan PKBM. Rendahnya minat untuk sekolah disebabkan salah satunya sekolah yang dijejali dengan kegiatan belajar.

Isu yang lainnya adalah terkait tingginya Angka pernikahan anak bawah usia 19 tahun di Provinsi Kalimantan Barat masih relatif tinggi, yaitu sebesar 32,72 persen.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.