Makassar, Sonora.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak 23 Desember 2022 lalu.

Bantuan diberikan Suharyanto secara simbolis saat kunjungan kerja sekaligus memimpin rapat koordinasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2023).

Secara rinci, bantuan penanganan darura diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp500 juta, dan 14 Kabupaten Kota terdampak menerima masing-masing Rp250 juta untuk dana operasional, dan Rp100 juta untuk bantuan logistik. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam arahannya, Suharyanto meminta semua pihak terlibat dalam penanganan bencana di tanah air. Termasuk di Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Rekomendasi BNPB dan Menteri PUPR Terbit, Pelepasan Kawasan Hutan untuk Bendungan Riam Kiwa Segera Berjalan

Karena menurutnya, penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB namun urusan bersama.

"Tidak ada satupun lembaga yang dapat menyelesaikan penanganan bencana sendirian. Bencana adalah urusan bersama," jelas Suharyanto.

Suharyanto juga memberikan arahannya kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur dan merencanakan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Itu perlu dilakukan agar dapat mengantisipasi bencana yang akan datang sehingga dapat mengurangi korban terdampak.

Adapun 14 Kabupaten Kota di Sulsel yang menerima bantuan antara lain Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, Enrekang, Luwu Utara, Bone, Jeneponto, Pare-pare, Pangkep, Selayar, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Barru, dan Bulu Kumba. Selain itu BNPB juga memberikan bantuan masing-masing 1.000 buah selimut dan 1.000 buah matras.

Sebelumnya BNPB melalui Deputi Bidang Penanganan Darurat juga telah menyerahkan bantuan kepada 5 kabupaten yakni Kabupaten Maros, Gowa, Soppeng, Wajo dan Takalar pada akhir Desember 2022.

Bantuan yang diberikan berupa DSP operasional masing-masing sebesar Rp250 juta, DSP logistik senilai Rp100 juta dan 8.500 buah selimut.

Untuk diketahui, terdapat 19 Kabupaten/Kota terdampak dan 9 Kabupaten berstatus tanggap darurat bencana alam.

Sebanyak 26.263 Kepala Keluarga (KK) atau 60.948 jiwa terdampak dan 10 orang meninggal dunia. Tercatat 1.168 unit rumah rusak, dengan rincian 190 unit rusak berat, 210 unit rusak sedang dan 894 unit rusak ringan.

Baca Juga: BNPB: Tanah Longsor di Bogor, Empat Warga Meninggal Dunia