Klaten, Sonora.ID – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan instruksi deadline seminggu kepada pemerintah tingkat kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk menginput data kemiskinan daerah, termasuk Kabupaten Klaten.

Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah dan disampaikan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023).

Hadir dalam rapat ini, Yoga Hardaya selaku Wakil Bupati Klaten. Gubernur Ganjar menyampaikan sinkronisasi data penting dilakukan agar penanganan kemiskinan di Jawa Tengah bisa cepat dan tepat sasaran.

“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu dua minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu, kalau nggak gitu nanti nggak cepet,” kata Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Warga Klaten Budidaya Mamey Sapote, Keuntungan Capai Puluhan Juta

Penanganan pada sektor dan subsektor, disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah harus segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan contohnya jamban, listrik, rumah tidak layak huni, hingga sekolah.

“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” jelas Ganjar Pranowo.

Dari kegiatan evaluasi tersebut, masih ada daerah yang belum memasukan data dengan berbagai alasan.

“Nah ini, mindset ya. Bilang nggak usah takut nggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat. Jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” ujar Gubernur Jawa Tengah.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta kepada kepala daerah untuk memaksimalkan peranan dari camat sebagai supervisor ke desa-desa. Pada evaluasi pekan depan, Ganjar berharap sudah mulai terlihat hasil intervensinya.

“Minggu depan, harapan kami sudah kelihatan intervensinya. Tadi sudah muncul ide-idenya. Bagus, Pak kami akan dorong CSR yang ada di Kabupaten kami, Pak kami akan menggerakan melalui Baznas. Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” tandas Ganjar Pranowo.

Dijelaskan oleh Sumarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kendala dan juga hambatan dalam proses percepatan penanganan kemiskinan tersebut.

“Untuk kendala atau hambatannya yaitu adanya keterbatasan SDM untuk verbal pada level desa, tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang cepat, serta kondisi atau luas wilayah yang sulit dari sisi geografis.”

“Jadi setiap daerah memang memiliki kendala yang berbeda,” ungkap Sumarno dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan oleh Sekda Jawa Tengah terkait adanya beberapa rekomendasi pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten. Yakni, untuk melengkapi komponen lain di aplikasi SIKS DJ, guna mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan perannya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News