Sonora.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono bertemu untuk membahas percepatan penanganan kemiskinan esktrem dan penanganan kampung kumuh di DKI Jakarta yang bertempat di Balai Kota.
Menko PMK menyampaikan tiga program super prioritas yang harus dituntaskan. Pertama, adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Di tahun 2024 Indonesia diharapkan kemiskinan ekstrem sudah tidak ada atau mendekati nol.
Kedua, pengurangan angka stunting. Target penurunan stunting sesuai arahan presiden yaitu di angka 14% tahun 2024. Sementara posisi stunting di Indonesia ini masih 22,6 %.
Ketiga, revitalisasi vokasi dalam rangka menyiapkan usia produktif terutama usia muda produktif untuk bisa memasuki dunia kerja dengan baik.
"Nah dari ketiganya tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan, saya sangat menghargai dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI terutama dalam rangka penyepadanan data," kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Sonora.
"Memang data ini masih menjadi masalah yang paling krusial, sebelum kita bertindak tanpa data yang pasti akan menjadi tidak tepat,” ujar Muhadjir.
Menko PMK menghargai dan mengapresiasi program yang telah dilakukan oleh Pemda DKI dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan kemiskinan. Program sudah sangat cukup dan terutama langkah Pemda DKI dalam upaya memecahkan persoalan krusial terkait ketepatan sasaran dengan memadupadankan data.
“Setahu saya Pemda DKI satu-satunya provinsi yang sudah melakukan paduan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) maupun data carik. Upaya yang sangat jitu untuk menghasilkan ketepatan sasaran karena memang perlu dilakukan kroscek data dan mensinergikan seluruh sumber data. ” ujar Menko PMK.
Menyinggung persoalan stunting, Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden menginginkan kita semua untuk mempersiapkan SDM Indonesia unggul ke depan. Oleh karenanya, isu stunting harus di selesaikan.
Menko PMK mendorong Pemda DKI memastikan pengawalan dari calon pengantin hingga tumbuh kembang anak. Terkait pemantauan atas pengukuran indikator stunting agar segera dilengkapi sarana seperti USG ataupun alat anthropometri dan latih para kader.