Menko juga menyampaikan 60% keluarga stunting beririsan dengan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, menangani kemiskinan ekstrem juga menyelesaikan stunting. Penyelesaian persoalan perumahan dan lingkungan yang dijumpai pada penduduk miskin juga merupakan kunci penyelesaian stunting.

Oleh karenanya Menko PMK telah berkoordinasi dengan KemenPUPR terkait penanganan kumuh DKI Jakarta yang juga bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Menko PMK: Maksimalkan Dana Desa untuk Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, menjelaskan ada sekitar 3 juta warga yang berada di data P3KE, DTKS dan carik. Kepada mereka akan segera dilakukan intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem baik bersumber dari dana APBN maupun APBD. Untuk data penduduk miskin dan miskin ekstrem yang belum didaftarkan dalam DTKS akan segera dikonsolidasikan dengan Kemensos.

Selanjutnya, terkait dengan penanganan kawasan kumuh yang merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan, Heru menjelaskan sudah mempunyai data 14 kawasan kumuh prioritas di DKI ini, tinggal disinkronkan yang mana dari 14 kawasan kumuh tersebut masuk kawasan prioritas dari Menko PMK dengan Menteri PUPR dan siap bersinergi dalam penanganannya.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan terkait dengan penanganan kawasan kumuh kawasan ekstrem di DKI, akan memilih lokasi-lokasi mana yang memang paling pas untuk dilakukan penanganan kawasan kumuhnya dalam kerangka kemiskinan esktrem dan stunting. Kementerian PUPR siap berkolaborasi dengan Pemda DKI sebagaimana arahan Menko PMK.

Untuk vokasi, Menko PMK berharap banyak, karena balai latihan, Politeknik dan SMK di DKI ini termasuk dalam kategori sangat baik. Lebih bagus jika bisa dipakai untuk tempat pelatihan, terutama balai-balai latihan kerjanya untuk melatih para anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan dan keterampilan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut sangat penting, untuk penyediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi baik di Pemda DKI maupun daerah yang lain.

"Kita semua jangan sampai melewatkan momentum bonus demografi sehingga semua harus dipersiapkan dengan baik," tegas Muhadjir

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara, Tenaga ahli bidang Jamsos Kementerian Sosial Heri Kris Sritanto, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News