Lalu bagaimana pelaporan pajak di tingkat ASN Pemko Banjarmasin? 

Lebih jauh Devy menerangkan, ASN Pemko Banjarmasin yang terdata di KPP Prtama berjumlah 4.797. Namun yang sudah melaporkan baru sebanyak 1003 ASN. 

"Sampai sekarang yang telah melaporkan SPT Tahunan sekitar 1200 ASN, ada sekitar 28% lah. Mudah-mudahan dengan panutan dari pimpinan daerah, mendorong seluruh ASN bisa melaporkan SPT tahunan mereka," harapnya.

"Wajib pajak juga bisa mengisi mandiri melalui E Filling selama data-data mereka pegang. Kalau memerlukan asistensi petugas, bisa datang ke kantor dan di tempat lainnya yang kami sediakan pojok pajaknya," lanjut Devy. 

Lalu apakah ada sanksi ketika seseorang tidak melaporkan pajak mereka? 

"Kalau tidak melaporkan SPT mereka, ada sanksi yang menanti. Baik sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana tergantung seperti apa pelanggarannya," tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo menekankan, seluruh ASN memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya.

"Khususnya Eselon 2 dan Eselon 3. Berdasarkan data, hampir semua itu dilaporkan karena bersangkutan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," ujar Edy usai kegiatan.

Seluruh ASN di Kota Seribu Sungai wajib mematuhi dan melaporkan SPT tahunan itu kepada KPP Banjarmasin.

Lantas, bagaimana jika ada ASN yang tak taat membayar pajak perorangannya tersebut?

Edy pun bilang pihaknya akan mengeluarkan SPT tahunan tersebut kepada perorangan. 

"Kita tentu akan berikan surat pemberitahuan. Karena itu merupakan kewajiban kita. Tapi Alhamdullah sampai saat ini kita tidak pernah memberikan surat itu, karena kewajibanya bisa terpenuhi," pungkasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News