Banjarmasin, Sonora.ID – Sosialisasi terkait dengan penerapan migrasi siaran televisi analog ke digital yang dilakukan oleh pemerintah bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dari pihak legislatif.

Menyusul masih belum meratanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait program tersebut yang sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, mengatakan bahwa Ia mengapresiasi langkah KPID yang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun tidak punya kewenangan untuk membantu penyediaan Set Top Box (STB) atau alat bantu siaran televisi digital.

“Kami juga sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPID Kalimantan Selatan untuk melihat sejauh mana sosialisasi sudah dilakukan,” tuturnya.

Ia menerangkan, meskipun sudah disampaikan sejak lama, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan bisa mengikuti migrasi ke siaran televisi digital.

Baca Juga: Perlu Rp5 M untuk Lahan SMKN di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Terutama mereka yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil, yang sulit untuk membeli STB. Meskipun tujuan migrasi tersebut untuk memberikan kenyamanan dan kualitas tayangan yang lebih jernih.

Untuk penyaluran STB bagi warga yang masuk kategori tidak mampu, Ia berharap dapat dilakukan maksimal dan tepat sasaran.

Salah satunya dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial setempat, yang juga diminta terus memperbaharui data penduduk yang berhak menerima bantuan tersebut.

Di mana belum meratanya pembagian STB bagi masyarakat tidak mampu turut menjadi penyebab beberapa kali penundaan Analog Switch-Off (ASO) di Kota Banjarmasin.

Ditanya terkait dengan kinerja KPID Kalimantan Selatan di tahun lalu, Suripno yang juga pernah menjabat sebagai Ketua di lembaga tersebut menilai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Selama ini, KPID masih bergantung pada anggaran hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Juga: Kalsel Bakal Punya Smelter Nikel, Kapasitas Produksi 40 Ribu Ton/Tahun

Padahal kebutuhannya dalam hal pengawasan isi siaran dan sosialisasi kepada masyarakat juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

“Oleh karena itu, kita harapkan ada penambahan pada perubahan APBD 2023 di pertengahan tahun nanti,” jelasnya lagi.

Berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.