PONTIANAK, Sonora.ID - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., membuka Gema Ekonomi Syariah 2023 yang berlangsung di Aula Masjid Mujahiddin Pontianak, Senin (13/3/2023).
Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemda untuk kaitannya dengan ekonomi syariah tidak terlalu mendikte para pelaku ekonomi syariah, ia melihat kebutuhan masyarakat akan ekonomi syariah sudah sangat menggeliat bahkan bank konvensional sudah ada syariahnya.
Pemda saat ini juga sedang membina pondok - pondok pesantren agar dapat berperan dalam perekonomian di Kalbar.
"Bentuk dukungan dari Pemda diantaranya pembinaan kepada pondok - pondok Pesantren di Kalbar, itu kami berikan bantuan stimulan kepada mereka melalui dana APBD untuk mengembangkan pondoknya, " terang Wagub.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Terus Sosialisasikan QRIS ke Masyarakat
Mengingat dirinya yang juga Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan bahwa Masjid dan ekonomi syariah sangat erat hubungannya.
"Kolaborasi Masjid dengan ekonomi syarih, sangat nyambung sekali karena terkait dengan sertifikat halalnya tadi, saya selaku Dewan Masjid rekeningnya juga sudah ke Bank Syariah semua, " ucapnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Pengamat Ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Muhammad Fahmi sangat mengharapkan pelaku UKM di Kalbar bisa memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal untuk menggerakkan UMKM di sektor - sektor yang berkaitan dengan kehalalan terutama makanan dan minuman.
"Memang di Hebitren kita punya target, pertama mensosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM pangan atau makanan itu untuk sudah mulai menggunakan halal sebagai patokan untuk sertifikasi makanan mereka, " jelasnya.
Sanjutnya ia katakan setelah sosialisasi dilakukan, barulah kemudian akan masuk ke poin literasi dari sertifikasi halal tersebut.
Ia menginginkan pelaku UMKM nantinya sangat membutuhkan sertifikasi tersebut.
Baca Juga: Jelang Ramadan, PLN UP2D Lakukan Pemeliharaan Aset-aset Kelistrikan
"Memang muara besar kita adalah agar semua pelaku UKM terutama yang bersertifikasi halal ini, menjadikannya ini sebagai patokan untuk menggerakkan usaha - usaha mereka, " tambah Fahmi.
Negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei juga sudah mulai tertarik dengan produk UMKM dengan adanya sertifikasi halal ini. Namun yang masih jadi kendala bagi UKM adalah masih belum berani mengupayakan sertifikasi halal, karena mendengar informasi untuk sertifikasi halal masih mahal dan sebagainya.
"Tapi karena adanya program pemerintah menggratiskan 1 juta UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal saya pikir ini jadi suatu kesempatan bagi UKM untuk memanfaatkannya, " tegas Fahmi.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.