“Disitu banyak perusahaan batubara, kelapa sawit dan lain sebagainya,” ucapnya lagi.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Ketua Komisi 1 DPRD Tapin, Emi Novita menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke BKKBN Kalsel ini tidak lain untuk memperkuat upaya penanganan stunting, yakni dengan mencari formula-formula baru dalam pencegahan dan penanganannya.

“Kami ke sini koordinasi dengan BKKBN agar penanganan stunting di Kabupaten Tapin bisa lebih baik lagi,” beber Emi.

Berkaca ke belakang, banyak faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi pada 2021.

Di antaranya masih banyak masyarakat yang mengonsumi air belum layak minum, misalnya langsung minum air sungai.

Fasilitas sanitasi menurutnya juga banyak yang belum layak, seperti jamban-jamban yang ada di sungai.

“Tidak banyak sih, tapi masih ada jamban-jamban di sungai,” papar Emi.

Paling terpenting, lanjut Emi, adalah pola makan yang kurang memperhatikan gizi, meski secara kuantitas sudah terpenuhi.

“Makannya yang belum memperhartikan gizi,” sebut Emi lagi.

Oleh karenanya, sinergitas semua pihak yang terlibat dalam tim percepatan penanganan stunting ini akan semakin dipererat, agar prevalensi di Kabupaten Tapin bisa lebih rendah dibanting rata-rata nasional pada tahun depan.

“Kita harus bahu membahu mengatasi persoalan ini (stunting),” tandas Emi.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: Biliar Minta Buka Saat Puasa, Dewan: Pemko Harus Punya Pendirian!