Banjarmasin, Sonora.ID – Kantor Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendapat kunjungan dari pihak legislatif yang ingin mempelajari pencegahan dan penanganan stunting secara lebih mendalam.

Setelah komisi 1 dan 2 DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada pekan lalu, terbaru giliran DPRD Kabupaten Tapin beserta stake holder terkait yang mengunjungi BKKBN Kalsel, tepatnya pada Senin (20/03).

Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tapin, Emi Novita itu langsung diterima Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, di aula lantai 2 BKKBN setempat.

Usai mendengarkan pemaparan awal sang pimpinan tamu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, mengapresiasi keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Tapin dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Ramlan, dengan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah setempat, prevalensi stunting di Kabupaten Tapin turun drastis di akhir tahun 2022, yakni hanya tersisa 14,5 persen.

Padahal di tahun sebelumnya, angka stunting di kabupaten dengan ibu kota Rantau itu berada di angka 33,5 persen, atau menduduki peringkat kedua tertinggi di Kalsel.

“Penurunan stunting di Kabupaten Tapin mencapai 19 persen. Mereka (KabupatenTapin) sudah hampir mencapai target 14 persen yang ditetapkan pemerintah pusat pada tahun depan,” ucap Ramlan.

Baca Juga: Libur Sebulan, Ini Tugas Para Murid di Banjarmasin Selama Ramadan!

Meski penanganannya sudah berada di jalur yang tepat, Ramlan tetap mendorong pemerintah daerah melakukan intervensi, terutama di beberapa kecamatan yang masih banyak ditemukan kasus stunting.

“Itu misalnya di Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan, di sana kan masih tinggi angka stuntingnya,” sebut Ramlan.

Di sisi lain, ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin, untuk lebih intens lagi terlibat dalam penanganan stunting.

“Disitu banyak perusahaan batubara, kelapa sawit dan lain sebagainya,” ucapnya lagi.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Ketua Komisi 1 DPRD Tapin, Emi Novita menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke BKKBN Kalsel ini tidak lain untuk memperkuat upaya penanganan stunting, yakni dengan mencari formula-formula baru dalam pencegahan dan penanganannya.

“Kami ke sini koordinasi dengan BKKBN agar penanganan stunting di Kabupaten Tapin bisa lebih baik lagi,” beber Emi.

Berkaca ke belakang, banyak faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi pada 2021.

Di antaranya masih banyak masyarakat yang mengonsumi air belum layak minum, misalnya langsung minum air sungai.

Fasilitas sanitasi menurutnya juga banyak yang belum layak, seperti jamban-jamban yang ada di sungai.

“Tidak banyak sih, tapi masih ada jamban-jamban di sungai,” papar Emi.

Paling terpenting, lanjut Emi, adalah pola makan yang kurang memperhatikan gizi, meski secara kuantitas sudah terpenuhi.

“Makannya yang belum memperhartikan gizi,” sebut Emi lagi.

Oleh karenanya, sinergitas semua pihak yang terlibat dalam tim percepatan penanganan stunting ini akan semakin dipererat, agar prevalensi di Kabupaten Tapin bisa lebih rendah dibanting rata-rata nasional pada tahun depan.

“Kita harus bahu membahu mengatasi persoalan ini (stunting),” tandas Emi.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: Biliar Minta Buka Saat Puasa, Dewan: Pemko Harus Punya Pendirian!